Koster Jemput Restu Pusat, Infrastruktur Bali Dikebut Bertahap

Jakarta,diaribali.com—
Gubernur Bali Wayan Koster bergerak cepat menindaklanjuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan DPR RI terkait percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata di Pulau Dewata. Pada Selasa (21/4/2026), ia menemui tiga kementerian kunci di Jakarta untuk memastikan realisasi program strategis tersebut.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama pemerintah yang sebelumnya menyepakati percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata Bali. Pertemuan itu menjadi pijakan awal bagi sinkronisasi program pusat dan daerah.
Tiga kementerian yang disambangi adalah Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Ketiganya berperan penting dalam perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi proyek infrastruktur nasional.
Audiensi berlangsung hangat dengan fokus pada penyelarasan langkah konkret dari hasil kesepakatan rapat kerja yang digelar pada 8 April 2026. Dalam forum tersebut, pemerintah pusat dan daerah sepakat mempercepat pembangunan infrastruktur strategis untuk menopang sektor pariwisata Bali.
Usai pertemuan, Koster menyatakan bahwa pemerintah pusat memberikan sinyal kuat untuk merealisasikan berbagai usulan Pemprov Bali. Dukungan itu datang dari Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy.
Menurut Koster, percepatan pembangunan akan dimulai secara bertahap pada 2026, diawali dengan studi dan perencanaan, lalu dilanjutkan pembangunan fisik pada tahun berikutnya. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan proyek berjalan terukur dan tepat sasaran.
Sejumlah proyek prioritas telah disepakati untuk mulai digarap pada 2026–2027. Di antaranya pembangunan underpass Jimbaran di Badung, gedung parkir di kawasan Pura Ulun Danu Batur, jembatan penghubung Nusa Ceningan–Nusa Lembongan, serta shortcut titik 11 dan 12 jalur Singaraja–Mengwi.
Selain itu, pemerintah pusat juga akan melanjutkan pembangunan Embung Unda di Klungkung serta memperkuat jaringan air bersih dan irigasi dari Bendungan Telagawaja untuk melayani masyarakat di Kecamatan Kubu, Karangasem. Proyek ini sekaligus diharapkan menjaga keberlanjutan sistem subak.
Di sektor transportasi, Kementerian Perhubungan menyetujui pengembangan transportasi laut berupa taksi laut yang menghubungkan Bandara Ngurah Rai dengan kawasan Nusa Dua hingga Canggu. Skema ini diharapkan menjadi alternatif untuk mengurai kepadatan lalu lintas darat.
Pengembangan pelabuhan juga menjadi fokus. Pelabuhan Celukan Bawang akan ditingkatkan menjadi simpul logistik, penumpang, dan pariwisata di Bali utara. Sementara itu, Pelabuhan Padangbai, Amed di Karangasem, dan Gunaksa di Klungkung juga akan dikembangkan untuk fungsi serupa.
Kebijakan penting lainnya adalah pemisahan jalur transportasi logistik dan penumpang. Kendaraan logistik dari Ketapang akan diarahkan langsung ke pelabuhan di Bali utara dan timur, seperti Celukan Bawang, Amed, atau Gunaksa, sesuai tujuan distribusi. Jalur Gilimanuk–Mengwi akan difokuskan untuk kendaraan penumpang guna mengurangi beban lalu lintas.
Menurut Koster, langkah ini tidak hanya bertujuan mengatasi kemacetan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan keamanan perjalanan wisatawan maupun masyarakat lokal.
Ke depan, pembangunan infrastruktur strategis lintas kabupaten di Bali akan terus berlanjut hingga 2028–2030. Pemerintah berharap proyek-proyek ini mampu memicu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mendorong pemerataan pembangunan antara Bali utara, selatan, timur, barat, dan tengah. (Art)