Menjaga Arah Badung: DPRD Beri Catatan untuk Perbaikan Fiskal

Mangupura,diaribali.com — Keseimbangan fiskal Kabupaten Badung pada 2025 dinilai belum sehat meski secara agregat tampak seimbang. DPRD Badung menilai kondisi tersebut lebih menyerupai pseudo balance atau keseimbangan semu yang belum ditopang struktur fiskal yang kuat dan berkelanjutan.
Penilaian itu mengemuka dalam Paripurna terkait rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025 pada Kamis, (23/4) yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Badung Anak Agung Ketut Agus Nadiputra.
Dewan menyoroti rendahnya efektivitas pendapatan daerah serta belum optimalnya efisiensi belanja.
Tak hanya itu, realisasi pembiayaan daerah yang hanya mencapai sekitar 32,02 persen menjadi indikator lemahnya perencanaan fiskal. Angka tersebut mencerminkan ketidaksinkronan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Dari sisi belanja, kinerja anggaran juga belum menggembirakan. Belanja operasional yang dialokasikan lebih dari Rp6,5 triliun hanya terealisasi sekitar 74,78 persen. Capaian ini dinilai masih perlu ditingkatkan agar berdampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, belanja modal menunjukkan kinerja lebih rendah. Dari alokasi sekitar Rp4,4 triliun, realisasinya hanya mencapai 47,19 persen. Rendahnya serapan ini mengindikasikan belum optimalnya dorongan terhadap pembangunan fisik dan ekonomi daerah.
Belanja tak terduga bahkan jauh dari target. Dari alokasi sekitar Rp248 miliar, realisasinya hanya sekitar 4,32 persen. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait akurasi perencanaan dan kesiapan menghadapi situasi darurat.
Di sisi lain, belanja transfer mencatat realisasi sekitar 77,17 persen. DPRD menilai angka ini belum sesuai dengan target yang diharapkan dan berpotensi memengaruhi efektivitas distribusi anggaran ke tingkat bawah.
DPRD juga menyoroti praktik penganggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Indikator capaian yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat dinilai masih belum menjadi arus utama dalam penyusunan anggaran.
Untuk itu, dewan mendorong integrasi perencanaan dan penganggaran lintas sektor dengan memperkuat peran Bappeda sebagai pengendali arah pembangunan. Tanpa integrasi, potensi pemborosan dan ketidakefisienan akan terus berulang.
Rekomendasi lainnya adalah perlunya audit internal terhadap program strategis lintas tahun. Langkah ini penting untuk memastikan kesinambungan program serta mengukur efektivitas penggunaan anggaran.
DPRD juga menekankan optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai alat bantu perencanaan, monitoring, dan pelaporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci memperbaiki tata kelola fiskal.
Di tengah dominasi sektor pariwisata, pemerintah daerah juga diminta mulai memikirkan diversifikasi sumber pendapatan. Pengembangan usaha berbasis masyarakat, seperti agro wisata, dinilai dapat menjadi penyeimbang sekaligus mengurangi tekanan alih fungsi lahan pertanian.
Pada akhirnya, DPRD berharap rekomendasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan administratif. Pemerintah Kabupaten Badung dituntut lebih akuntabel, adaptif, dan serius membenahi fondasi fiskal agar tidak terus terjebak dalam keseimbangan semu.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam sambutannya mengapresiasi Rekomendasi atau catatan kritis dan konstruktif dari Dewan. Disebutkan bahwa rekomendasi tersbut merupakan. Sebuah evaluai sebuah penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan wakil takyat.

Selain itu, Bupati juga mengapresiasi catatan-catatan yang kritis yang sibstansinya telah merefleksikan
rasa pengabdian dan tanggungjawab besar untuk mengevaluasi program strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya memberikan apresiasi yang setingi-tingginya atas kerja keras pemikiran, waktu, tenaga dan pandangan serius yang konstruktif meliputi sembilan bidang pangan, sandan dan papan, pendidikan, jaminan sosial, seni dan budaya, pariwisata, infrastruktur, tatakelola pemerintahan dan penataan ruang dan kawasan pemukiman,” papar Bupati memungkasi. (Art)