JMSI Soroti Peran Pers dan HAM Menuju Indonesia Emas

Banten, diaribali.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menggelar seminar bertema Peran Pers Menopang Indonesia Emas Berbasis Penghormatan terhadap HAM dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 JMSI, Minggu (8/2/2026), di Hotel Horison, Serang, Banten.
Seminar ini menghadirkan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin, Ahli Hukum Dewan Pers Hendrayana, S.H., M.H., serta akademisi Universitas Muhammadiyah Riau, Satria Utama Batubara. Diskusi menyoroti tantangan pers di era digital serta perannya dalam menjaga demokrasi dan penegakan HAM.
Ketua Umum JMSI, Dr. Teguh Santosa, dalam sambutannya menegaskan bahwa pekerja pers, baik wartawan maupun pemilik media, masih menghadapi potensi ancaman, terutama di daerah. Karena itu, perlindungan terhadap insan pers perlu diperluas dan diperkuat.
“Perlindungan terhadap pekerja pers tidak boleh berhenti pada wartawan saja, tetapi juga harus mencakup pemilik media, khususnya di daerah, karena mereka sama-sama berhadapan dengan risiko dan tekanan,” ujar Teguh.
Ia menilai, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia secara konsisten akan mempercepat terwujudnya cita-cita Indonesia Emas. Menurutnya, HAM bukan sekadar isu normatif, melainkan fondasi utama bagi kemajuan bangsa dan keberlanjutan demokrasi.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin mengajak insan pers melakukan refleksi atas peran media di tengah derasnya arus digitalisasi. Ia menyinggung pemikiran ekonom politik Daron Acemoglu dalam buku Why Nations Fail, yang menekankan pentingnya institusi, termasuk media, dalam menentukan kesejahteraan suatu bangsa.
“Di era media digital yang digerakkan algoritma, muncul tantangan serius ketika media berpotensi menjadi alat polarisasi dan pemecah belah. Ini harus menjadi refleksi bersama,” kata Mugiyanto.
Ia menegaskan, pers tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga berperan sebagai aktor demokrasi yang membentuk persepsi publik dan menjaga akuntabilitas negara. Dalam konteks Indonesia Emas 2045, pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas demokrasi, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap HAM.
“Dalam konteks itu, pers adalah penjaga nalar publik,” ujarnya.
Mugiyanto menambahkan, Indonesia Emas bukan semata tentang kemajuan material, tetapi juga tentang martabat manusia. Karena itu, pers yang kuat, independen, dan berperspektif HAM menjadi elemen penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan pembangunan yang berkeadilan.
Di akhir paparannya, Mugiyanto menegaskan komitmen Kementerian HAM untuk membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan insan pers dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menurut dia, pemajuan HAM merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. (Art)