APBD Bali 2026 Berubah, Defisit Tembus Rp842 Miliar

Denpasar,diaribali.com —
Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan perubahan APBD 2026 dengan pendapatan daerah naik menjadi Rp6,6 triliun, tetapi belanja meningkat lebih besar hingga Rp7,5 triliun. Konsekuensinya, defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp842 miliar atau 12,65 persen.

Rancangan Perubahan APBD 2026 dan RAPBD 2027 disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-48 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 DPRD Bali, Senin (7/9/2026). Kedua rancangan tersebut dinilai menjadi satu rangkaian untuk menjaga kesinambungan pembangunan Bali, baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah semula ditargetkan Rp6,5 triliun lebih dan naik sekitar Rp100 miliar menjadi Rp6,6 triliun lebih. Kenaikan terutama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meningkat dari Rp4,2 triliun menjadi Rp4,3 triliun lebih.

PAD tersebut ditopang pajak daerah sekitar Rp2,837 triliun, retribusi Rp649 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp257 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp617 miliar. Pemerintah daerah menyatakan optimalisasi penerimaan tetap harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha serta menjaga iklim investasi Bali.

Di sisi lain, pendapatan transfer justru turun dari Rp2,31 triliun menjadi Rp2,27 triliun lebih. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah naik dari Rp5,7 miliar menjadi Rp19,1 miliar lebih.

Kenaikan pendapatan belum mampu menutup peningkatan belanja. Belanja daerah dalam APBD 2026 yang semula Rp7,2 triliun lebih bertambah sekitar Rp263 miliar menjadi Rp7,5 triliun lebih. Belanja operasi menjadi komponen terbesar, naik dari Rp5,2 triliun menjadi Rp5,4 triliun lebih.

Di dalamnya, belanja hibah mengalami kenaikan cukup besar, dari Rp1,12 triliun menjadi Rp1,27 triliun lebih. Belanja barang dan jasa juga naik menjadi Rp1,71 triliun lebih, sedangkan belanja pegawai justru turun dari Rp2,50 triliun menjadi Rp2,45 triliun lebih.

Belanja modal turut meningkat dari Rp806 miliar menjadi Rp841 miliar lebih. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan, dan irigasi. Sementara belanja transfer naik menjadi Rp1,18 triliun lebih, termasuk belanja bagi hasil Rp725 miliar dan bantuan keuangan Rp462 miliar lebih.

Untuk menutup defisit Rp842 miliar lebih, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,58 triliun lebih. Sumbernya berasal dari SiLPA 2025 hasil audit sebesar Rp712 miliar lebih dan rencana pinjaman daerah Rp873 miliar lebih. Pengeluaran pembiayaan tetap sekitar Rp743 miliar lebih.

Sementara itu, RAPBD Bali 2027 dirancang dengan target ekonomi yang optimistis tetapi tetap realistis. Pertumbuhan ekonomi dipatok 5,60-6,40 persen, kemiskinan 2,75-3,40 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 1,75-2,25 persen. Tema pembangunan 2027 adalah “Akselerasi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.”

Untuk mencapai target tersebut, pendapatan Bali pada 2027 diproyeksikan Rp5,7 triliun lebih, sedangkan belanja mencapai Rp6,1 triliun lebih. Defisit diperkirakan Rp475 miliar atau 8,32 persen. Pemerintah juga menyiapkan penerimaan pembiayaan Rp1,2 triliun lebih dari perkiraan SiLPA 2026, sementara pengeluaran pembiayaan Rp753 miliar lebih akan digunakan antara lain untuk cicilan pokok utang Rp243 miliar dan penyertaan modal Rp510 miliar. (Art)