Bupati Badung Janji Benahi APBD, Genjot PAD hingga Tuntaskan Sampah dan Banjir

Mangupura,diaribali.com –
Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya memperbaiki tata kelola keuangan daerah sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik. Komitmen itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (21/7).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti di Ruang Sidang Utama Gosana itu menjadi forum bagi pemerintah menjawab sejumlah catatan strategis dari Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra terkait pengelolaan APBD maupun arah pembangunan daerah.

Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menerima masukan agar penyusunan APBD ke depan dilakukan lebih realistis dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pemerintah menegaskan seluruh tahapan penyusunan APBD telah mengikuti ketentuan perundang-undangan, namun tetap akan memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyusunan anggaran berikutnya.

Pemerintah juga memastikan postur APBD akan semakin terukur dan diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Langkah itu dinilai penting agar setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan publik sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah.

Menjawab pandangan Fraksi Golkar, Pemerintah Kabupaten Badung mengakui ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak yang sangat dipengaruhi industri pariwisata. Karena itu, pemerintah akan memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui digitalisasi sistem pemungutan serta diversifikasi sumber penerimaan dari sektor lain.

Pemerintah juga menyambut baik usulan pengembangan sentra agrowisata. Menurut pemerintah, integrasi sektor pertanian dan pariwisata menjadi salah satu strategi utama untuk memperkuat ekonomi Badung agar tidak hanya bergantung pada industri wisata.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai program, mulai dari pemberian beasiswa bagi siswa SMA hingga perguruan tinggi yang berasal dari keluarga petani, bantuan sarana produksi pertanian, pendampingan penyuluh, kerja sama dengan akademisi dan lembaga penelitian, jaminan pemasaran hasil panen, hingga asuransi bagi petani yang mengalami gagal panen. Pemerintah juga akan mendorong tumbuhnya industri pengolahan hasil pertanian guna meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Terkait rendahnya realisasi belanja modal yang menjadi sorotan Fraksi Golkar, pemerintah menyatakan akan melakukan berbagai langkah percepatan pelaksanaan program agar serapan anggaran lebih optimal dan manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Sementara itu, menanggapi masukan Fraksi Gerindra, pemerintah menegaskan komitmennya menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hingga Semester II Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Badung telah menyelesaikan 1.376 rekomendasi atau sekitar 96,83 persen dari seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Dalam bidang pelayanan publik, pemerintah memaparkan sejumlah program prioritas. Di sektor persampahan, upaya yang dilakukan meliputi penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, penambahan TPS3R dan TPST, penguatan sinergi dengan desa, desa adat, kelompok swadaya masyarakat, serta peningkatan sarana dan prasarana persampahan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah akan mempercepat penataan kawasan melalui program beautifikasi jaringan utilitas terpadu dengan penurunan kabel udara, pembangunan taman telajakan dan lampu penerangan jalan, peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan pariwisata dan permukiman, pembangunan serta perbaikan jalan di Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan, hingga penanganan banjir di kawasan Dewi Sri, Kunti, dan sekitarnya melalui normalisasi Tukad Mati sepanjang tujuh kilometer, rehabilitasi drainase, dan pelebaran alur sungai. Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Badung. (Kan)