Senator AWK Kunjungi SMK PGRI 1 Badung

Jajaran PPLP Kabupaten PGRI Badung foto bersama Senator Arya Weda Karna saat melakukan kunjungan ke SMK PGRI 1 Badung.
Bagikan

MANGUPURA, DiariBali
Senator Bali Arya Wedakarna melakukan kunjungan ke SMK PGRI 1 Badung, Selasa (31/8). Kunjungan AWK diterima langsung jajaran YPLP PGRI Badung.

Kedatangan AWK ke SMK PGRI 1 Badung tiada lain mencari jalan keluar terhadap peserta didik yang telah lulus namun belum mendapatkan ijazah karena nunggak uang komite dan pembayaran iuran lainnya.

Awalnya, AWK menerima aspirasi masyarakat terkait permasalahan tersebut. Ia lantas menawarkan win win solution dan turun langsung ke SMK untuk duduk bersama dengan pihak SMK.

Pihak sekolah diminta memberikan surat keterangan lulus untuk keperluan melamar pekerjaan. Sedangkan bagi peserta didik yang menunggak diharapkan mencicil semampunya. Sebab menurut dia, operasional sekolah swasta Sangat tergantung dari komite peserta didiknya.

Selaku anggota komite I DPD RI Bidang Hukum, Arya Wedakarna mengungkapkan akan menindaklanjuti masalah siswa yang tidak mampu membayar kewajiban di sekolah dengan jalan mencarikan relaksasi.

Selain itu, AWK juga terkejut setelah mendapatkan informasi dari penyelenggara pendidikan di SMK PGRI 1 Badung, dimana masalah tersebut terkait PPDB yang baru beberapa bulan berjalan, mengalami permasalahan yang datang dari pengambil kebijakan.

“Dalam PPDB terjadi penurunan jumlah siswa tidak hanya di satu sekolah saja, namun hampir di semua sekolah di seluruh Bali, contohnya di SMK PGRI 1 Badung,” paparnya.

Permasahan lain, menurut AWK masih adanya politik anggaran dari pusat, dimana memberikan ruang atau ijin kepada Pemerintah Provinsi untuk memodifikasi dalam politik anggaran seperti diketahui sekolah SMA/SMK memang dibawah Pemerintah Provisni.

Ia menilai, dalam PPDB masih adanya oknum DPRD yang bermain dalam PPDB dan Dinas pendidikan yang memiliki kewenangan dalam hal ini juga dipandang cuci tangan. Atas kejadian ini, pihaknya akan menindaklanjuti PPDB ke depan.

“Kami akan tindaklanjuti terkait PPDB, karena masih ada oknun Dewan yang bermain. Untuk regulasi kami akan tindaklanjuti di pusat dan evaluasi terkait zonasi akan kami sampaikan kepada Menteri Nadiem,” tegasnya seraya menyampaikan ada dua level yang akan diurus mulai dari tingkat provinsi maupun nasional.

Sementara itu, Ketua YPLP Kabupaten PGRI Badung I Made Gde Putra Wijaya didampingi jajarannya berharap, senator Arya Wedakarna mampu menyambung aspirasi mereka ke eksekutif dan legislatif.

Putra Wijaya mengaku, selama ini sekolah swasta diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Provinsi Bali dengan tidak memberikan dana bantuan operasional sekolah daerah.

Selain itu, oknum-oknum anggota DPRD juga masih bermain untuk menampung peserta didik sebanyak-banyaknya di sekolah negeri sehingga sekolah swasta mati suri.

Pihaknya berharap agar Pemerintah Provinsi juga memberikan subsidi saat pelaksanaan Ujian Sekolah maupun Nasional, pasalnya sebelum beralih ke Provinsi bantuan dari Pemerintah Kabupaten ada.

“Beliau salah persepsi (AWK red) dikira kita tidak memberikan ijasah akibat belum melunasi administrasi. Kita memang tidak bisa membebaskan anak-anak saatengikuti ujian karena saat ujian butuh tenaga, peralatan , bahan yang harus dibeli seperti tenaga tenaga asesor,” papar Putra Wijaya. (Tim)