Koster: Layanan Publik Berkualitas Jadi Kunci Jaga Reputasi Pariwisata Bali

Badung,diaribali.com –
Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan kualitas pelayanan publik menjadi faktor penting dalam menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Menurutnya, pelayanan yang lambat atau buruk dapat berdampak langsung pada kepercayaan wisatawan dan reputasi Pulau Dewata.

Pernyataan itu disampaikan Koster saat membuka Bazar Pelayanan Publik 2026 yang digelar Kejaksaan Tinggi Bali di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta, Sabtu (4/7).

Kegiatan tersebut dirangkai dengan aksi bersih-bersih pantai, pelepasan tukik, serta pelayanan terpadu lintas instansi. Hadir dalam acara itu Kepala Kejati Bali Setiawan Budi Cahyono, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung I Bagus Alit Sucipta, jajaran Forkopimda, serta para kepala kejaksaan negeri se-Bali.

Dalam sambutannya, Koster menilai tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik terus meningkat. Karena itu, pemerintah dituntut lebih cepat, responsif, dan adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pelayanan adalah kebutuhan utama masyarakat. Kita harus responsif terhadap aspirasi yang semakin cepat, serta mampu mengimbangi dinamika di lapangan,” ujarnya.

Koster menegaskan, posisi Bali sebagai tujuan wisata internasional membuat setiap persoalan pelayanan publik mudah menjadi sorotan. Karena itu, kualitas layanan di sektor strategis, seperti keimigrasian, kesehatan, hingga perbankan, harus terus diperkuat.

Ia secara khusus menyoroti layanan keimigrasian yang menjadi pintu pertama wisatawan mancanegara saat tiba di Bali. Dengan jumlah kunjungan wisatawan asing yang terus meningkat dan hampir mencapai tujuh juta orang pada 2025, kualitas pelayanan keimigrasian dinilai sangat menentukan pengalaman wisatawan.

“Kalau kita salah dalam memberikan pelayanan, maka akan sangat berdampak bagi pariwisata Bali,” katanya.

Menurut Koster, peningkatan kualitas pelayanan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga vertikal. Seluruh pemangku kepentingan di Bali harus membangun sinergi agar pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan semakin baik.

Ia pun mengapresiasi inisiatif Kejati Bali yang menghadirkan Bazar Pelayanan Publik sebagai upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat. Namun, kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial.

“Ini langkah yang tepat untuk mendorong peningkatan layanan publik. Namun, jangan berhenti sampai di sini, harus ditindaklanjuti secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejati Bali, Setiawan Budi Cahyono, mengatakan bazar tersebut merupakan bentuk komitmen menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan dan menjangkau lebih banyak daerah di Bali.

Bazar Pelayanan Publik 2026 menghadirkan berbagai layanan dalam satu lokasi, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, perpajakan, konsultasi hukum, hingga layanan dari BUMN, perbankan, dan instansi vertikal lainnya.

Pelaksanaan kegiatan di kawasan Pantai Kuta juga menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Aksi bersih-bersih pantai dan pelepasan tukik menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga Bali tetap bersih, nyaman, dan berkelanjutan sebagai destinasi wisata kelas dunia. (db)