Konsoldem, Bawaslu Bali Ajak Pemuda Kawal Demokrasi

Bawasli Bali melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi (Konsoldem) mengajak Mahasiswa.

Bawasli Bali melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi (Konsoldem) mengajak Mahasiswa.

Denpasar,diaribali.com– Bawasli Bali melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi (Konsoldem), Senin (11/06/2026). Kegiatan ini dilaksanakan guna mengungkap kegelisahan mendalam generasi muda terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Diskusi yang melibatkan aktivis HMI Cabang Denpasar dan mahasiswa Fakultas Hukum Undiknas serta mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai ini menekankan bahwa demokrasi bukan sekadar ritual lima tahunan, melainkan siklus yang kini terjebak dalam pragmatisme dan lemahnya penegakan aturan.

Ketut Ariyani, Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Provinsi Bali, memantik diskusi dengan mempertanyakan peran konkret pemuda dalam mengisi ruang demokrasi agar tidak hanya menjadi penonton.

Menanggapi hal tersebut, Ketua HMI Cabang Denpasar, Haris Afrizal, melontarkan kritik tajam terhadap sistem pemilu saat ini yang dinilainya mengabaikan kualitas intelektual demi raihan suara terbanyak semata.

“Dalam sistem ini, yang kalah tidak mendapat apa-apa, dan yang menang mendapatkan segalanya. Konsekuensinya, demokrasi hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan tanpa landasan pengetahuan politik yang mandiri,” tegas Haris.

Kritik terbuka datang dari kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, salah satunya Wulan, yang secara lugas menyatakan bahwa peran Bawaslu dalam memberantas politik uang pada pemilu sebelumnya belum terasa nyata. Ia menilai kekuatan (power) Bawaslu belum terlihat di lapangan saat berhadapan dengan masifnya praktik politik uang yang merusak tatanan demokrasi.

Merespons hal itu,  Ariyani mengakui adanya kendala struktural dan sosial di mana sanksi sulit diberikan jika tidak ada saksi yang berani melaporkan secara resmi.

“Politik uang adalah bumerang bagi demokrasi, namun pemberi dan penerima sering kali tutup mulut sehingga sulit ditindak secara hukum,” jelasnya.

Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) dinilai sebagai langkah preventif yang vital untuk menyadarkan masyarakat. Namun, tantangan besar muncul dari algoritma media sosial yang sering kali menenggelamkan substansi informasi bagi Gen Z. Daniel, salah satu peserta, mencatat bahwa banyak anak muda tahu adanya program edukasi namun tidak memahami isinya secara mendalam akibat pola konsumsi informasi yang dangkal.

Herqa Mahfuzi dari HMI menambahkan bahwa melek politik adalah keharusan yang mendesak. Ia mengingatkan bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat sangat bergantung pada keputusan politik, sehingga sikap apatis hanya akan merugikan generasi muda itu sendiri.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama para mahasiswa untuk tetap netral dan aktif mengawal demokrasi, guna memastikan suara rakyat tidak hanya menjadi komoditas politik semu menjelang pemilu. (db)