Susahnya Bertemu Kadisdikpora di Musim PPDB
“Pak Kadisdikpora (Boy Jayawibawa), kalau ada surat balas dong,” harap Blasius Naya Manuk.
DENPASAR-DiariBali
Berniat ingin meluruskan kabar miring tentang praktik kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK, Blasius Naya Manuk dan kawan-kawan mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, di Jalan Raya Puputan, Renon, Denpasar, Senin (19/7/2021) pukul 10 pagi.
Sayang seribu sayang, setelah lebih dari satu jam menanti, Sekertaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali itu harus gigit jari karena gagal bertemu Kepala Disdikpora Provinsi Bali IKN Boy Jayawibawa.
Padahal kedatangan Blasius tak sendiri. Sejumlah tokoh dan praktisi pendidikan yang tergabung dalam struktur BMPS turut menemani. Salah satunya I Wayan Retha, mantan Kadisdik Kabupaten Badung sekaligus mantan anggota DPRD di Gumi Keris.
“Ampura, Bapak (Boy) tidak ada di kantor. Beliau lagi meninjau vaksinasi ke sekolah-sekolah. Kalau ada pesan akan saya sampaikan,” jawab seorang pegawai Disdikpora.
Di sinilah mulai terjadi “perdebatan” alot. Wayan Retha sampai menjelaskan bahwa dirinya sangat paham betul dengan dunia birokrasi karena ia puluhan tahun sebagai PNS di bidang pendidikan. Bahkan puncaknya sampai menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung.
“Tujuan kami ke sini ibarat orang pacaran yang sedang kangen. Tolong sampaikan ke Pak Kadis, jangan lama-lama menjawab,” kata Retha.
Sementara itu, Blasius melanjutkan, pihaknya telah melayangkan surat permohonan audiensi sejak 8 Juni 2021. Tapi hingga hari ini tiada berbalas. Sehingga pihaknya memutuskan datang langsung dengan harapan bisa bertemu. “Ya untung-untungan lah katakan,” ungkap Blasius sebelum meninggalkan kantor tersebut.
Blasius mengaku kecewa karena sebulan lebih lamanya surat resmi dari BMPS tak ditanggapi. “Tadi katanya orang di dalam ada miskomunikasi. Saya sudah telpon pak sekertaris dinas. Semoga bisa dijadwalkan ulang minggu ini. Pak Kadis, kalau ada surat jawablah,” harap pria yang juga Sekertaris Yayasan Insan Mandiri yang menaungi unit sekolah Santo Yoseph ini.
Blasius mengaku kecewa jika dibukanya “jalur-jalur tikus” dalam PPDB SMA/SMK Negeri yang merebak di masyarakat benar adanya. Menurut dia, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus taat pada apa yang ia buat.
Masih menurut Blasius, status BMPS adalah mitra strategis pemerintah dalam hal ini Disdikpora karena sama-sama mengemban tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan sebagai musuh yang harus dihindari. Bahkan BMPS juga turut menyertakan Ombudsman Perwakilan Bali dalam pertemuan yang gagal itu.
Jika pun benar adanya “jalur tikus” yang konon jumlahnya sangat signifikan tersebut, menurut Blasius, BPMS tidak bisa berbuat banyak. Kecuali berharap tahun-tahun berikutnya PPDB sekolah negeri berjalan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
“Kalau isu itu benar sangat kami sayangkan. Ini sama saja membunuh sekolah swasta pelan-pelan. Padahal, sekolah swasta terbukti berjasa besar bagi perjalanan republik ini, bahkan sebelum kemerdekaan,” tutupnya. (BAQ)
