Koster: Tak Ada Lagi Urusan Kabupaten dan Kota, yang Dibangun adalah Bali

Denpasar,diaribali.com— Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pembangunan Bali tidak boleh lagi terjebak dalam sekat-sekat kepentingan wilayah. Kabupaten dan kota diminta meninggalkan ego sektoral serta memperkuat kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Pesan itu disampaikan Koster saat memimpin rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, hingga penurunan angka stunting.

Menurut Koster, Bali harus dipandang sebagai satu kesatuan wilayah yang dikelola bersama. Karena itu, seluruh kebijakan pembangunan perlu diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Bali secara keseluruhan, bukan hanya untuk daerah tertentu.

“Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali,” kata Koster.

Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat penurunan stunting.

Koster menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) selama ini telah menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menjalankan visi pembangunan Bali jangka panjang melalui Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Menurut dia, sejumlah capaian yang diraih Bali menjadi bukti hasil kerja bersama. Bali tercatat sebagai daerah terbaik di wilayah Jawa-Bali dalam pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan juga masuk kategori kabupaten terbaik, sementara Denpasar menjadi kota terbaik dalam berbagai indikator pembangunan.

Koster mengingatkan bahwa Bali telah memiliki haluan pembangunan hingga 100 tahun ke depan. Karena itu, seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten tanpa dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek.

“Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil di masing-masing daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Bali pada 2025 mencapai 5,82 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 6,10 persen pada 2026. Untuk mencapai target tersebut, sejumlah sektor strategis perlu terus diperkuat, mulai dari pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, hingga akomodasi serta jasa makan minum.

Dalam rapat itu, seluruh bupati dan wali kota memaparkan kondisi daerah masing-masing, termasuk perkembangan angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Koster mengapresiasi karena seluruh laporan yang disampaikan berbasis data dan disertai solusi atas persoalan yang dihadapi.

“Saya bangga karena para bupati dan wali kota memahami masalah di daerahnya sekaligus jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data, dan itu yang kita perlukan dalam menyusun kebijakan,” katanya.

Koster juga meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD agar perputaran uang di masyarakat meningkat, terutama menjelang triwulan ketiga. Selain itu, ia mendorong pelaksanaan pasar murah dan festival pangan lokal untuk membantu menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan nelayan.

Di sektor infrastruktur, Pemerintah Provinsi Bali memastikan kebijakan transfer anggaran kepada pemerintah kabupaten/kota tetap dilanjutkan. Bahkan mulai 2026, alokasi transfer tersebut direncanakan meningkat guna mempercepat pemerataan pembangunan.

Menurut Koster, seluruh pembangunan yang dilakukan pada akhirnya bermuara pada penguatan citra Bali secara keseluruhan. Karena itu, setiap daerah harus saling mendukung dan menjaga reputasi Pulau Dewata.

“Kalau satu kabupaten atau kota mengalami masalah dan menjadi sorotan, yang terdampak adalah Bali. Yang rugi kita semua,” ujarnya.

Ia juga menginstruksikan pengendalian alih fungsi lahan produktif diperketat. Perizinan hotel dan restoran harus dilakukan secara selektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan sektor pertanian.

Sementara itu, sejumlah kepala daerah dalam rapat menyampaikan perlunya dukungan yang lebih kuat dari pemerintah provinsi untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Salah satu usulan yang mengemuka adalah penguatan kerja sama antardaerah serta dukungan dari wilayah dengan kapasitas fiskal besar seperti Badung, Gianyar, dan Denpasar kepada daerah lain di Bali.

Menanggapi hal itu, Koster kembali menekankan pentingnya semangat gotong royong. Menurut dia, daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih kuat perlu ikut mempercepat pembangunan wilayah lain agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata.

“Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, atau Denpasar. Daerah yang lebih kuat harus ikut memperkuat daerah lain. Bali harus dibangun bersama,” kata Koster. (Art)