DPRD Bali Dorong Sinergi Pengamanan, Soroti Kriminalitas, Narkoba, hingga Pengawasan WNA

Denpasar,diaribali.com-
Komisi I DPRD Bali mendorong penguatan koordinasi lintas lembaga untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Pulau Dewata. Sinergi antara kepolisian, BNN, imigrasi, BIN, Majelis Desa Adat (MDA), Satpol PP, hingga pecalang dinilai menjadi kunci menekan angka kriminalitas yang menunjukkan tren meningkat.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Masyarakat yang digelar di Gedung DPRD Bali, Senin (13/7/2026). Rapat tersebut juga menjadi forum evaluasi kondisi keamanan sekaligus menyusun langkah bersama menghadapi berbagai tantangan kamtibmas.

Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budiutama menegaskan, keamanan merupakan syarat utama bagi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat kolaborasi agar situasi tetap kondusif.

Menurut Budiutama, tren peningkatan kriminalitas di Bali menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah terpadu dari aparat keamanan, pemerintah daerah, hingga desa adat.

Komisi I juga memberi sorotan terhadap peran Majelis Desa Adat. DPRD mencatat pimpinan MDA beberapa kali tidak hadir langsung dalam rapat-rapat yang membahas keamanan daerah dan hanya mengirim perwakilan. Catatan tersebut akan menjadi bagian dari rekomendasi DPRD.

Budiutama menilai desa adat memiliki peran strategis melalui penerapan pararem, termasuk dalam pendataan penduduk pendatang. Instrumen adat itu dinilai efektif menjaga ketertiban lingkungan sekaligus mencegah munculnya potensi kriminalitas.

Sekretaris Komisi I DPRD Bali I Nyoman Oka Antara turut menyoroti pengaturan lalu lintas di Jalan Bypass Prof. Ida Bagus Mantra. Menurutnya, minimnya rambu penunjuk fungsi lajur membuat arus kendaraan semrawut dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Selain itu, Oka Antara meminta pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di Karangasem diperketat. Ia juga meminta aparat memberi perhatian khusus terhadap maraknya peredaran narkoba di Kecamatan Kubu yang dinilai mengancam generasi muda.

Anggota Komisi I DPRD Bali I Ketut Rochineng mengapresiasi kinerja Polda Bali dalam menjaga keamanan daerah. Berdasarkan paparan yang diterima DPRD, Bali disebut menjadi salah satu daerah dengan penanganan keamanan terbaik secara nasional.

Meski demikian, Rochineng menegaskan keberhasilan menjaga keamanan tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Ia mengusulkan sinergi pendanaan pemasangan CCTV antara pemerintah pusat, Pemprov Bali, dan kepolisian agar pengawasan di kawasan strategis semakin optimal.

Ia juga meminta pemberantasan narkoba menjadi prioritas utama. Menurutnya, peredaran narkotika telah meluas hingga ke sejumlah kabupaten dan desa sehingga memerlukan tindakan yang lebih masif.

Anggota DPRD Bali Anak Agung Gede Agung Suyoga mengapresiasi keberhasilan polisi mengungkap kasus pencurian pratima dan uang kepeng di Sanur. Namun, ia mengingatkan masih adanya kelompok pelaku lain yang beraksi sehingga pengamanan di objek-objek suci perlu terus diperketat.

Suyoga juga mendorong pengawasan yang lebih ketat di pintu masuk Bali melalui jalur laut maupun udara. Penanganan gelandangan, pengemis, manusia silver, hingga patroli rutin di kawasan rawan dinilai penting untuk menjaga ketertiban umum.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Biro Operasi Polda Bali Kombes Pol Soelistijono memastikan seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi. Polda Bali telah memetakan kebutuhan pemasangan CCTV baru, khususnya di kawasan pariwisata, serta meningkatkan kualitas kamera lama yang masih menggunakan teknologi analog.

Soelistijono juga menegaskan pengawasan terhadap WNA akan diperkuat seiring tingginya kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai sekitar 7,1 juta orang per tahun. Sementara itu, pemberantasan narkoba disebut menjadi komitmen tanpa kompromi, termasuk terhadap anggota kepolisian yang terbukti terlibat.

Di sisi lain, Direktur Reserse Siber Polda Bali Kombes Pol Aszhari Kurniawan mengingatkan masyarakat agar mewaspadai maraknya penipuan daring.

Ditressiber Polda Bali menerima rata-rata satu hingga tiga laporan setiap hari, dengan modus mulai dari tiket murah, transaksi media sosial, hingga penyalahgunaan kode OTP. Sementara itu, MDA Bali menegaskan pengamanan berbasis desa adat terus diperkuat melalui Sipandu Beradat, yang melibatkan pecalang bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, satpam, dan unsur pengamanan lainnya di tingkat desa. (Art)