DPRD Badung Evaluasi SPMB-PKB

Mangupura,diaribali.com- Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Rabu (22/7/2026), untuk mengevaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 dan keikutsertaan Kabupaten Badung dalam Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026.

Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, mengatakan kedua agenda tersebut dipilih karena baru saja selesai dilaksanakan dan menjadi perhatian masyarakat. Menurut dia, evaluasi diperlukan agar pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya semakin baik.

Untuk pelaksanaan SPMB, Graha menilai proses penerimaan murid baru di Kabupaten Badung secara umum telah berjalan lancar. Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi sebagai bahan perbaikan ke depan.

“Secara umum SPMB sudah berjalan baik. Namun tentu masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi agar pelaksanaannya semakin optimal pada tahun berikutnya,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi IV juga menyoroti tantangan dunia pendidikan di Kabupaten Badung. Graha menyebut persoalan utama yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah adalah masih terbatasnya jumlah guru, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.

“Kami berharap ke depan kekurangan guru dapat dipenuhi, kualitas tenaga pendidik terus ditingkatkan, dan infrastruktur sekolah semakin baik sehingga seluruh siswa di Kabupaten Badung memperoleh lingkungan belajar yang nyaman dan memenuhi standar,” katanya.

Terkait persebaran jumlah siswa yang belum merata di sejumlah sekolah, Komisi IV tidak mendorong kebijakan penggabungan (merger) sekolah secara menyeluruh. Berdasarkan penjelasan Disdikpora, sejumlah sekolah berada di wilayah dengan kondisi geografis yang berjauhan, seperti di Kecamatan Petang dan Abiansemal bagian utara (termasuk Pangsan), sehingga penggabungan sekolah justru berpotensi membebani siswa karena harus menempuh perjalanan lebih jauh.

Graha mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Badung yang tetap mempertahankan operasional sekolah meskipun jumlah siswanya hanya berkisar 15 hingga 20 orang.
“Itu merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah yang jumlah siswanya relatif sedikit,” ujarnya.

Selain sektor pendidikan, Komisi IV juga mengevaluasi pelaksanaan PKB XLVIII Tahun 2026. Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung diketahui mengalokasikan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk mendukung partisipasi daerah dalam ajang seni budaya tahunan tersebut.

Menurut Graha, anggaran tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai belanja daerah, melainkan investasi untuk menjaga keberlangsungan seni, budaya, serta pembinaan para seniman di Kabupaten Badung.
“Kami memandang anggaran itu bukan sekadar pengeluaran, tetapi investasi dalam pelestarian seni dan budaya daerah,” katanya.

Meski secara umum pelaksanaan PKB dinilai berjalan baik, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan perbaikan. Salah satunya terkait mekanisme penunjukan duta atau delegasi yang mewakili Kabupaten Badung. Komisi IV mendorong agar proses seleksi dilakukan lebih terbuka dan transparan, bahkan jika memungkinkan diawali dengan festival atau seleksi terbuka sehingga peserta terbaik yang mewakili Badung benar-benar terpilih melalui proses yang objektif.

Selain itu, DPRD juga menyoroti masih adanya seniman yang terlibat dalam lebih dari satu penampilan atau kelompok pada waktu yang bersamaan. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi melalui proses verifikasi dan skrining yang lebih ketat oleh Dinas Kebudayaan.

Graha menegaskan seluruh masukan tersebut bukan dimaksudkan sebagai kritik terhadap pelaksanaan PKB maupun SPMB, melainkan sebagai bahan evaluasi agar kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan serta pembinaan seni dan budaya di Kabupaten Badung terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. (Kan)