Bali Kejar Status Pulau Kendaraan Listrik

Denpasar,diaribali.com — Pemerintah Provinsi Bali kian serius mendorong penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebagai bagian dari transisi energi bersih dan penguatan ekonomi hijau. Kebijakan ini diarahkan untuk menopang pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan, sekaligus menekan ketergantungan pada energi fosil.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster dalam rapat percepatan penggunaan kendaraan listrik bersama Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Sabtu (24/1). Pertemuan itu merupakan tindak lanjut pembahasan pengembangan ekosistem EV yang telah dimulai sejak Desember 2025.
Koster menyebut kendaraan listrik lebih efisien, hemat energi, senyap, dan bebas emisi. Menurut dia, kebijakan ini sejalan dengan visi pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang menempatkan harmoni alam dan kesejahteraan masyarakat sebagai pijakan utama.
“Program ini sebenarnya sudah dirancang lama, tetapi tertunda akibat pandemi. Sekarang ekonomi mulai pulih, sehingga percepatan kendaraan listrik bisa dijalankan,” ujar Koster.
Ia menargetkan Bali menjadi pionir nasional dalam penggunaan kendaraan listrik. Dorongan tidak hanya ditujukan kepada aparatur sipil negara, tetapi juga masyarakat umum dan pelaku industri pariwisata.
Sebagai langkah awal, Pemprov Bali merancang zonasi kawasan kendaraan listrik di destinasi utama seperti Ubud, Sanur, Kuta, Nusa Dua, dan Nusa Penida. Khusus Nusa Penida, Koster menyebut kawasan tersebut disiapkan sebagai “green island” dengan dukungan penuh pemerintah kabupaten.
Namun, Koster menekankan bahwa ambisi tersebut harus diimbangi kesiapan infrastruktur. Ia meminta penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) diperbanyak, kampanye publik digencarkan, serta pelibatan komunitas dan pelaku usaha diperluas.
“Manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Tidak perlu beli bensin, tidak ganti oli, biaya perawatan lebih ringan,” kata Koster.
PLN menyatakan siap mendukung percepatan tersebut. Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengatakan kendaraan listrik memberikan efisiensi biaya operasional sekaligus pengalaman berkendara yang lebih nyaman karena senyap dan bebas emisi.
PLN, kata Adi, memastikan pasokan listrik yang andal serta memasukkan pengembangan infrastruktur EV ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
Saat ini, PLN terus memperluas jaringan SPKLU, terutama di destinasi wisata dan koridor perjalanan utama. Penguatan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile juga dilakukan untuk memudahkan pengguna, mulai dari pencarian lokasi SPKLU hingga pengaturan antrean pengisian daya.
PLN mencatat pertumbuhan kendaraan listrik nasional mencapai rata-rata 2,5 kali lipat per tahun dalam tiga tahun terakhir. Hingga 2025, jumlah mobil listrik telah mencapai sekitar 175.000 unit, didorong oleh insentif pemerintah dan semakin kompetitifnya harga kendaraan.
Di Bali, konsumsi energi kendaraan listrik masih didominasi pengisian di rumah (home charging) sebesar 55 persen, sementara SPKLU menyumbang 45 persen. Pola ini menunjukkan peran strategis SPKLU dalam menopang mobilitas wisata dan perjalanan jarak jauh.
Meski demikian, percepatan ekosistem EV di Bali masih menghadapi tantangan koordinasi, kesiapan infrastruktur, dan konsistensi kebijakan. Tanpa eksekusi yang terukur, ambisi menjadikan Bali sebagai etalase kendaraan listrik nasional berisiko berhenti pada wacana. (Art)