Badung Rancang APBD 2027, Pendapatan Rp11,5 Triliun

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung, Kamis (6/8).

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung, Kamis (6/8).

Badung,diaribali.com –
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengajukan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Kamis (6/8). Dokumen tersebut menjadi landasan penyusunan APBD 2027 setelah ditetapkannya RKPD Kabupaten Badung Tahun 2027.

Adi Arnawa menegaskan penyusunan KUA-PPAS dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, realistis, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, dokumen ini tidak sekadar menjadi persyaratan administratif, tetapi instrumen strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp11,507 triliun. Angka itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,777 triliun dan pendapatan transfer Rp729,99 miliar.

Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp13,129 triliun. Untuk menutup kebutuhan anggaran, pemerintah daerah mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp365,6 miliar dan rencana pinjaman daerah senilai Rp2,079 triliun.

Bupati menjelaskan belanja daerah akan difokuskan pada sejumlah program prioritas, di antaranya pelestarian adat, seni, dan budaya Bali, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi wilayah.

Di sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp706,07 miliar. Sementara Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat memperoleh alokasi Rp364,85 miliar. Untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja disiapkan dengan anggaran Rp4,03 miliar.

Pemerintah juga tetap mendorong penguatan ekonomi lokal melalui Program Pemberdayaan UMKM yang dirancang sebesar Rp681,5 juta, serta melanjutkan pembangunan konservasi dan penataan kawasan pantai di Kabupaten Badung.

Adi Arnawa mengungkapkan kontribusi PAD terhadap belanja daerah diproyeksikan mencapai 82,08 persen. Selain itu, alokasi anggaran pendidikan mencapai 20,01 persen dari total belanja daerah, sedangkan anggaran infrastruktur mencapai 54,57 persen.

Ia berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD segera membahas rancangan KUA-PPAS tersebut sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung. (Kan)