Badung Prioritaskan Pembebasan Lahan untuk Perkuat Jaringan Jalan

Badung,diaribali.com –
Pemerintah Kabupaten Badung, memprioritaskan pembebasan lahan untuk pembangunan dan pengembangan jaringan jalan dalam APBD Perubahan 2026. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menjaga daya saing sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Badung.

Prioritas tersebut disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa seusai penandatanganan Berita Acara dan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Kamis (13/8/2026).

Adi Arnawa mengatakan sebagian belanja dalam APBD Perubahan 2026 akan digunakan untuk membebaskan lahan yang dibutuhkan bagi pembangunan sejumlah ruas jalan strategis.

Menurut dia, pembebasan lahan tersebut penting karena sejumlah proyek jalan dirancang tidak hanya sebagai ruas baru, tetapi juga untuk membentuk konektivitas antarkawasan sehingga mampu mengurangi beban lalu lintas pada titik-titik yang selama ini menjadi sumber kemacetan.

“Belanja yang kita pasang untuk 2026 rupanya menyentuh pembebasan lahan-lahan untuk infrastruktur. Beberapa infrastruktur ini akan menjadi konektivitas terhadap beberapa jalan yang memang kita rancang,” kata Adi Arnawa.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan Jalan Lingkar Barat yang akan dikoneksikan dengan jaringan jalan menuju kawasan Universitas Udayana.
Adi Arnawa mengatakan pemerintah tidak ingin pembangunan jalan baru justru memindahkan persoalan kemacetan ke titik lain.

Karena itu, pembangunan jaringan jalan harus dirancang secara terintegrasi dengan memperhitungkan kapasitas dan arus lalu lintas di kawasan sekitarnya.

“Kita tidak mau nanti dengan jalan di barat itu malah akan menjadi beban kemacetan yang ada di Simpang Kali dan Simpang Udayana,” ujarnya.

Meski pembebasan lahan menjadi salah satu prioritas, Adi Arnawa belum menyebutkan secara rinci luas lahan yang akan dibebaskan.

Ia mengatakan data tersebut masih harus dikonfirmasi secara teknis agar tidak terjadi kesalahan informasi kepada masyarakat.
“Secara teknis belum, biar tidak salah saya menyampaikan dengan teman-teman media,” katanya.

Ia menyebut sejumlah lokasi yang berkaitan dengan pengembangan jaringan jalan, antara lain kawasan Wanagiri dan jalur menuju Udayana serta beberapa titik lainnya.

Menurut Adi Arnawa, pemerintah harus memperhitungkan kebutuhan lahan secara matang karena pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Badung Selatan menghadapi keterbatasan ruang.

Bagi pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur bukan semata-mata pembangunan fisik. Infrastruktur jalan dinilai menjadi bagian dari strategi mempertahankan keberlanjutan ekonomi Badung yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.

Adi Arnawa mengatakan peningkatan kualitas infrastruktur diperlukan agar Badung mampu menghadapi persaingan dengan berbagai destinasi wisata lainnya.
Ia juga mengapresiasi DPRD Badung yang memberikan perhatian besar terhadap peningkatan alokasi infrastruktur dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.

“Teman-teman Dewan benar-benar memprioritaskan infrastruktur sekarang. Visi dan mindset-nya inline dengan eksekutif untuk sama-sama membangun infrastruktur,” katanya.

Menurut dia, pembangunan pariwisata harus berjalan beriringan dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan representatif. “Ekonomi tidak akan tumbuh tanpa infrastruktur,” ujar Adi Arnawa.

Ia menilai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan memberikan dampak terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai berbagai program pelayanan masyarakat.

Adi Arnawa bahkan menyebut kebijakan pembangunan infrastruktur saat ini sebagai upaya menyelamatkan “backbone” atau tulang punggung ekonomi Badung, yakni sektor pariwisata.

“Saya ingin menyelamatkan backbone ekonomi kita yang ada di sektor pariwisata. Satu-satunya yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya membenahi infrastruktur dengan harapan ini bisa tetap sustain,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan DPRD mendukung peningkatan anggaran infrastruktur, tetapi penggunaan anggaran untuk pembebasan lahan tetap akan dicermati dalam pembahasan lanjutan.

DPRD, kata dia, akan mempertimbangkan pemanggilan perangkat daerah terkait untuk rapat koordinasi ataupun melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
“Kita akan cermati apakah dengan cara memanggil dinas pemangku untuk rapat koordinasi atau kita akan turun ke lapangan langsung melihat situasi dan kondisinya,” kata Anom Gumanti.

Menurut Anom Gumanti, pembahasan perubahan KUA-PPAS dilakukan dalam waktu relatif cepat karena terdapat batas waktu yang harus dipenuhi dalam tahapan penyusunan APBD Perubahan.

Ia mengatakan setelah nota kesepakatan ditandatangani, DPRD bersama pemerintah daerah masih memiliki tahapan pembahasan hingga dokumen perubahan APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Di bulan September paling lambat itu APBD perubahan ini harus sudah menjadi produk APBD atau perda,” ujarnya memungkasi. (Kan)