YPLP Kabupaten PGRI Badung Siap Jadi Tandem BMPS

Rapat koordinasi YPLP PGRI kabupaten Badung menyikapi isu pendidikan terkini.

“YPLP Kabupaten Badung siap bergandeng tangan dengan BMPS dan LSM pendidikan guna mempertahankan eksistensi sekolah swasta”

MANGUPURA-DiariBali

Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) kabupaten PGRI Badung mendukung penuh pembentukan Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS di kabupaten kota oleh BMPS provinsi Bali.

YPLP PGRI Badung siap menjadi tandem BMPS dan LSM pendidikan dalam memperjuangkan eksistensi sekolah swasta . Demikian dikatakan Ketua YPLP kabupaten Badung Dr.Drs. I Made Gde Putra Wijaya, SH., M.Si., disela memimpin rapat koordinasi YPLP PGRI badung di SMK PGRI 3 Badung.

Putra Wijaya berpandangan dengan semakin banyaknya komponen swasta berperan aktif dapat menambah daya dobrak perjuangan sekolah swasta yang selama ini ” dianaktirikan” oleh pemerintah.

“Kami meyambut baik dan mendukung penuh BMPS kabupaten kota. Kami siap berjuang bersama BMPS serta LSM pendidikan lainnya agar keberadaan sekolah swasta yang terbukti turut mencerdaskan anak bangsa tidak mati akibat kebijakan pemerintah,” kata Putra Wijaya yang juga Ketua Pemuda Panca Marga Provinsi Bali ini.

Sekretaris YPLP kabupaten Badung
Drs. I Gusti Ketut Sukadana, M.Pd
menambahkan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan pemerintah daerah membangun sekolah negeri baru karena sudah menjadi salah satu kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi warganegaranya.

Sekretaris YPLP kabupaten
Drs. I Gusti Ketut Sukadana, M.Pd

Hanya saja, lanjut Sukadana sebelum membangun sekolah negeri hendaknya pemerintah mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta dengan kata lain membangun sinergi atau memberdayakan sekolah swasta yang sudah ada.

Selain itu, Sukadana melihat terjadi kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri. Menurutnya hal ini bukan rahasia lagi karena disetiap sekolah negeri berbagai jenjang terbukti menampung siswa melebihi kapasitas yang ditentukan.

“Kami harap pemerintah atau yang berwenang dalam PPDB agar menerima peserta didik baru sesuai kuota yang telah disepakati agar sekolah swasta kebagian peserta didik. Jika sekolah swasta tidak mendapatkan murid, banyak guru honorer dan kontrak kehilangan nafkah,” tegasnya.

Masih menurut Sukadana untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebaiknya pemerintah memberikan subsidi bagi peserta didik di sekolah swasta agar biaya semakin murah dan kualitasnya bisa bersaing dengan negeri. (Get)