PKM Unwar Dampingi Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro di Kabupaten Badung

Bagikan

BADUNG, diaribali.com – Sebagai unsur penyelenggara, DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah, sehingga kedudukan DPRD dan Kepala Daerah sama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Fungsi DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahyan Keduanatas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, meliputi, “ pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan”.

 

Fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara membahas bersama Kepala Daerah untuk menyetujui dan tidak menyetujui suatu rancangan perda. Dalam pengajuan suatu rancangan perda dapat berupa hak inisiatif berupa usulan dari DPRD, dan juga dapat berupa usulan dari Kepala Daerah. Ketentuan ini didasarkan atas ketentuan Pasal 32 UU No. 12 tahun 20211 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terbitnya, pengaturan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mendesentralisasikan kewenangan kepada daerah guna mengatur dan mengurus sendiri daerah masing-masing dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Melalui kewenangan yang diberikannya, diharapkan masing -masing daerah dapat membentuk regulasi untuk memaksimalkan berbagai potensi yang ada di daerah serta dalam rangka menciptakan keteraturan di tingkat daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

 

Hak Inisitif DPRD adalah hak untuk mengajukan usul rangcangan UU atau Perda. Hak ini merupakan hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi, dalam rangka penyelenggaraan asas otonomi dan tugas pembantuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.

 

Pembentukan suatu perda, adalah pembuatan perda yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Sebelum penyusunan perda , dilakukan proses perencanaan penyusunan dalam suatu Program Pembentukan Produk Hukum Daerah (Propemperda). Propemperda ini merupakan instrument perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pengaturan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 239 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa, Propemperda disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan perda. Penyusunannya dikordinasikan oleh Alat Kelengakapan Dewan (AKP) yakni, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), yang ketentuannya penyusunan dan Peraturan Tata Tertib DPRD.

 

Berkenaan dengan hal tersebut, DPRD Kabupaten Badung telah melakukan tahapan penyusunan perda tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro. Mengingat usaha mikro memiliki kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah dan mampu memperluas lapangan kerja dalam rangka peningkatan pendapat masyarakat. Kabupaten Badung yang sebagai central pariwisata, menjadikan tumbuhnya berbagai usaha sector perdagangan, industri pertanian dan non pertanian, dan jasa aneka jasa. Hal ini ditunjukan data tahun 2023 keberadaan usaha UMKM yang bergerak pada sektor perdagangan berjumlah 10.068 unit. Keberadaan tidak luput dari berbagai permasalahan yaitu, secara internal dan eksternal. Secara internal berkaitan dengan SDM yang memiliki kompetensi dan sarana dan prasarana, kemudian bersifat eksternal yaitu, kurangnya SDM pengelola UMKM, masih rendahnya jiwa kewirausahaan, dan kurang inovasi dalam menciptakan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar baik lokal maupun internasional.

 

Berdasarkan hasil pengkajian naskah akademik seperti tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung dipandang penting dan strategis untuk melakukan langkah strategis dalam upaya pemberdayaan dan pelindungan terhadap UMKM. Adanya kebijakan berupa penerbitan perda berupa pengembangan melalui pemberdayaan dan pelindungan UMKM sangat perlu dan penting sebagai kerangka hukum bagi Pemkab Badung dalam mengoptimalkan pengembangan UMKM berdasarkan kewenangan. Penerbitan suatu Perda juga merupakan suatu kebutuhan dalam merespon adanya dinamika pasca terbitnya PP No. 7 Tahun 2021 sebagai aturan turunan dari UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagaimana telah diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

 

Proses pembahasan terhadap rancangan perda ini, telah dibentuk panitia khusus (Pansus) terhadap Rancangan Perda tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro, sebagai koordinatornya I Wayan Luwir Wiana, S Sos. Dari Fraksi PDI Perjuangan. Dalam setiap tahapan, termasuk pembahasan hasil harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Bali keberadaan Dosen selaku Tim Pendamping Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) beserta mahasiswa dari Universitas Warmadewa selalu hadir.

Keseluruhan tahapan pembahasan Ranperda, pada akhirnya telah disepakati melalui perumusan Ranperda tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro yang terdiri dari bab dan pasal-pasal.