Koster: Negara Tak Boleh Abai, Sulinggih Penjaga Bali Wajib Dilindungi

Denpasar,diaribali.com—
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pemerintah memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk memfasilitasi kebutuhan para sulinggih. Peran mereka dinilai krusial dalam menjaga keseimbangan ritual dan spiritual Bali—ranah niskala yang menjadi fondasi kedamaian dan keselamatan Pulau Dewata.
Penegasan itu disampaikan Koster saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-4 Sabha Kertha Hindu Dharma Nusantara (SKHDN) Pusat di Denpasar, Minggu (22/2).
Menurut Koster, Bali yang kecil dengan populasi sekitar 4,5 juta jiwa memiliki pembeda paling kuat dibanding provinsi lain: kebudayaan yang hidup sebagai cara hidup. Ritual dan praktik spiritual bukan sekadar seremoni, melainkan kebiasaan harian—dari saiban dan canang hingga upacara besar seperti Eka Dasa Rudra—yang dijalankan turun-temurun.
“Kekuatan Bali ada pada kebudayaan, adat, dan istiadat yang dirawat konsisten. Jangan sampai jati diri ini terkikis oleh impor budaya asing yang justru mematikan budaya lokal,” kata Koster tegas.
Ia menggarisbawahi bahwa denyut ekonomi Bali bertumpu pada kebudayaan. Karena itu, penjagaan adat dan tradisi harus dilakukan secara terarah agar mampu menahan ancaman—baik dari luar maupun dari dalam. Dalam kerangka Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Koster mengajak krama Bali menjaga keselarasan hidup sekala dan niskala, sembari memperluas sosialisasi nilai etika, moral, dan toleransi sebagai pilar kebudayaan Timur.
“Bali tak punya sumber daya alam, kecuali budaya. Jika budaya rapuh, magnet Bali pun memudar,” ujarnya.
Koster juga mengingatkan agar tatanan niskala tidak diganggu. Para sulinggih, katanya, adalah penjaga utama dresta Bali. Karena itu, pemerintah sebagai guru wisesa wajib memberi perlindungan dan perhatian agar mereka dapat menjalankan swadarma secara paripurna—menjaga pura, menegakkan tata ritual, dan memastikan Bali tetap ajeg serta damai.
Ia menekankan dresta Bali harus dijaga ketat—bukan ditambah-tambah apalagi dilunturkan—agar pembenahan kebudayaan tidak kembali ke titik nol. Desa adat, lanjutnya, mesti tetap kuat dan tertib dalam menjalankan ritual di tengah laju zaman.
Sementara itu, Manggala Uttama SKHDN Pusat, Ida Shri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun, menyatakan para sulinggih se-Bali akan konsisten menjaga Bali secara niskala. Keseimbangan sekala-niskala, menurutnya, menjadi kunci kedamaian berpikir, berkata, dan berbuat—selaras dengan visi program pemerintah yang dijalankan. (Art)