Kesetaraan Gender Masih Tersendat, Akademisi dan Aktivis Bedah di Seminar Internasional

Denpasar, diaribali.com —
Ketimpangan struktural yang membatasi akses perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan terhadap layanan dasar hingga representasi politik menjadi sorotan utama Konferensi Internasional Public Policy, Gender Equality, Disability and Social Inclusion: Towards the Achievement of the 2030 SDGs yang digelar di Denpasar, 16–17 Desember 2025.

Konferensi internasional perdana ini diselenggarakan Universitas Ngurah Rai (UNR) bersama Institut KAPAL Perempuan, Bali Sruti, dan Bali Gender Studies Forum. Forum ini menegaskan urgensi kebijakan publik yang tidak hanya responsif, tetapi juga inklusif, seiring percepatan perubahan sosial-budaya, ekonomi, politik, dan ekologi di tingkat global maupun nasional.

Data Equal Measures 2030 (EM2030) menunjukkan hampir 40 persen negara dengan populasi lebih dari satu miliar perempuan dan anak perempuan mengalami stagnasi atau kemunduran kesetaraan gender sepanjang 2019–2022. Tanpa percepatan signifikan, kesetaraan gender global diproyeksikan baru tercapai dalam 97 tahun. Temuan UNDP melalui Gender Social Norms Index 2023 bahkan menyebut sembilan dari sepuluh orang masih menyimpan bias terhadap perempuan.

“Kebijakan publik tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus berjalan seiring perubahan norma sosial,” demikian benang merah diskusi para pembicara pleno.

Isu kerentanan juga menguat di tengah eskalasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), termasuk praktik scamming lintas negara berbasis kerja paksa. Banyak korban, terutama perempuan, mengalami eksploitasi berlapis—dari kekerasan fisik, seksual, hingga perampasan otonomi hidup—yang memperlihatkan irisan tajam antara kemiskinan, ketimpangan gender, dan lemahnya penegakan hukum di era ekonomi digital.

Beragam persoalan itu dibedah dalam enam panel tematik: kebijakan publik dan inklusi, transformasi sosial-budaya, kerja sama global SDGs 2030, kepemimpinan perempuan, feminisasi data pembangunan, serta reformasi dan penegakan hukum. Konferensi berlangsung hybrid dengan fasilitas ramah disabilitas, serta menghimpun 64 full paper yang dipresentasikan lintas disiplin.

Rektor UNR Prof. Ni Putu Tirka Widanti mengapresiasi penyelenggaraan konferensi ini. Ia menegaskan UNR telah mengadopsi kurikulum gender di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora serta Administrasi Publik. “Kesetaraan gender bukan semata soal laki-laki dan perempuan, melainkan memastikan setiap orang memiliki peluang yang setara,” ujarnya. Ia berharap konferensi ini berlanjut sebagai agenda strategis.

Direktur Sekolah KAPAL Perempuan Bhudis Utami menekankan tantangan Indonesia yang masih kuat dalam budaya patriarki. “Kerangka kebijakan sudah ada, tetapi kepatuhan dan implementasinya lemah. Konferensi ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan melalui kolaborasi masyarakat sipil, akademisi, peneliti, dan pemerintah,” katanya.

Kaprodi Administrasi Publik UNR Sri Sulandari menambahkan, konferensi melibatkan sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Mahasaraswati, dan Universitas Bali Internasional, dengan total sekitar 70 artikel ilmiah. Peserta datang dari berbagai daerah di Indonesia serta negara-negara seperti Australia, India, Rusia, dan Malaysia.

Keluaran konferensi mencakup rekomendasi kebijakan, policy brief, jejaring multipihak, kompendium digital ber-ISBN, dan repositori publik. Panitia juga menetapkan komitmen minimal 60 persen keterlibatan perempuan dalam seluruh peran konferensi—sebuah langkah konkret memperluas ruang kepemimpinan perempuan dalam ekosistem kebijakan publik. (Art)