HKTI Diminta Perkuat Kedaulatan Pangan Bali

Denpasar,diaribali.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan di Pulau Dewata. Salah satu target yang dikejar adalah menghentikan ketergantungan Bali terhadap impor bawang putih.

Ajakan itu disampaikan Koster saat menghadiri pelantikan Made Muliawan Arya atau De Gadjah sebagai Ketua DPD HKTI Bali periode 2026–2031 di Wantilan DPRD Bali, Jumat (10/7). Pelantikan dilakukan Ketua Dewan Pengurus Nasional HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono.

Koster mengatakan, secara umum produksi pangan Bali telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejumlah komoditas bahkan mencatat surplus, seperti beras, jagung, bawang merah, dan cabai.

Namun, Bali masih bergantung pada impor bawang putih. Menurut Koster, kondisi itu dipengaruhi harga bawang putih impor yang lebih murah sehingga lebih diminati pasar dibandingkan hasil produksi petani lokal.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali terus memperluas areal tanam bawang putih di sejumlah daerah, seperti Bangli, Jembrana, dan Karangasem. “Kalau produksinya sudah cukup, kita bisa hentikan impor,” ujar Koster.

Ia menegaskan, kedaulatan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan Bali. Pemerintah daerah pun terus memperkuat sektor pertanian dari hulu hingga hilir agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

Selain peningkatan produksi, Pemprov Bali juga mempercepat pengembangan pertanian organik. Koster menyebut sebagian besar lahan sawah di Bali telah bersertifikat organik sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.

Menurutnya, penerapan pertanian organik tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi hasil panen, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Di sisi lain, meningkatnya minat petani beralih ke sistem organik memunculkan tantangan baru berupa keterbatasan pasokan pupuk cair. Pemprov Bali berharap pemerintah pusat dapat menambah kuota agar kebutuhan petani terpenuhi.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengajak HKTI Bali mengambil peran lebih aktif dalam memperkuat ketahanan pangan. Ia menegaskan organisasi petani harus menjadi jembatan antara kebutuhan petani dengan kebijakan pemerintah sehingga kesejahteraan petani terus meningkat dan hasil panen tidak lagi dibeli dengan harga rendah.

Sudaryono juga mengapresiasi berbagai langkah Pemprov Bali dalam memajukan sektor pertanian. Ia menyatakan siap mendukung, termasuk memenuhi kebutuhan tambahan kuota pupuk cair bagi petani Bali.

Sementara itu, Ketua DPD HKTI Bali yang baru dilantik, Made Muliawan Arya atau De Gadjah, menyatakan kepengurusan baru siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat sektor pertanian.

Menurutnya, sinergi antara HKTI dan pemerintah menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan di Bali. (Art)