DPD RI dan Kemenko Perekonomian Sinkronkan Program Pusat-Daerah

Denpasar,diaribali.com–
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat konsultasi di Hotel The Meru Sanur, Denpasar, Kamis (2/7). Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat, DPD RI, dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan berbagai kebijakan pembangunan, khususnya di sektor ekonomi.

Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, mengatakan DPD RI memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu, seluruh unsur di DPD dilibatkan agar memperoleh pemahaman yang sama sekaligus dapat berkomunikasi langsung dengan kementerian terkait.

“Kami ingin kementerian menjelaskan berbagai program dan kebijakan secara langsung sehingga anggota DPD maupun kepala daerah memiliki wawasan yang sama. Pertemuan ini berjalan lancar dan banyak informasi yang kami peroleh. Ke depan tentu akan ada tindak lanjut agar berbagai program yang diharapkan dapat segera diselesaikan,” ujar Hemas.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyambut baik forum konsultasi tersebut. Menurut dia, pemerintah tidak hanya memaparkan kebijakan ekonomi nasional, tetapi juga menerima berbagai masukan konkret dari DPD RI dan para kepala daerah.

Ia menuturkan, salah satu isu yang paling banyak dibahas adalah sektor pariwisata. Menurutnya, pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan karakteristik setiap daerah sehingga kebijakan yang diterapkan tidak bersifat seragam.

Selain itu, berbagai masukan juga mengarah pada pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Tidak hanya mengejar peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah.

“Hari ini kami memperoleh banyak masukan yang sangat konkret dari pimpinan DPD RI dan pemerintah daerah. Seluruh masukan tersebut akan kami tindak lanjuti dan laporkan secara formal sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan,” kata Susiwijono.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menilai rapat konsultasi tersebut menjadi langkah penting dalam menyinkronkan program pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, kolaborasi yang baik akan mempermudah pelaksanaan berbagai program yang telah dirancang bersama.

“Ke depan yang terpenting adalah melakukan evaluasi terhadap program-program yang sedang berjalan. Harapan kami, seluruh program yang telah disinkronkan antara pemerintah pusat dan daerah dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui forum konsultasi ini, DPD RI dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Anggota DPD RI asal Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menekankan pentingnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tidak semata-mata bertumpu pada potensi sumber daya material, tetapi juga memberikan ruang bagi sumber daya non material berupa modal budaya.

Menurutnya, Bali menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti perdagangan orang, tindak pidana pencucian uang, kejahatan transnasional, persoalan investasi, sistem perizinan OSS, hingga isu keimigrasian.

Karena itu, ia mendorong agar modal budaya atau intangible asset memperoleh perlakuan khusus dalam regulasi pembangunan kawasan ekonomi sehingga tetap menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

“Modal budaya harus memiliki kekhususan dalam koridor pembangunan. Jangan sampai kita kehilangan pilar utama pembangunan ekonomi yang bersumber dari budaya,” pungkasnya. (Ant)