Dilema Stimulus Lebaran 2026: Mampukah Anggaran Rp12,83 Triliun Mengangkat Daya Beli?

Denpasar, diaribali.com –

Pemerintah resmi mengucurkan stimulus ekonomi sebesar Rp12,83 triliun untuk memacu mobilitas dan konsumsi masyarakat menjelang Idul Fitri 2026. Meski langkah ini dinilai sigap secara momentum, sejumlah ekonom memberikan catatan kritis terkait efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Randy Manilet, menjelaskan bahwa pemerintah memanfaatkan faktor musiman Ramadan dan Lebaran untuk mengangkat kinerja ekonomi awal tahun. Namun, ia memberikan peringatan mengenai skala intervensi yang terbatas.

“Nilai stimulus untuk kuartal pertama 2026 ini relatif lebih kecil jika kita bandingkan dengan periode yang sama pada 2025,” ujar Yusuf saat dihubungi pada Minggu (15/2).

Tiga Faktor Penentu Efektivitas Stimulus

Yusuf menekankan bahwa keberhasilan anggaran belasan triliun tersebut bergantung pada tiga variabel utama: besaran anggaran, ketepatan sasaran penerima, dan jenis instrumen stimulus. Menurutnya, kebijakan yang langsung menyentuh pengeluaran rumah tangga memiliki dampak instan terhadap perputaran uang.

Beberapa poin kunci yang menjadi sorotan meliputi:

Bantuan Langsung: Subsidi pangan dan bantuan sosial tetap menjadi mesin utama penggerak konsumsi kelas bawah.
Insentif Biaya Hidup: Kebijakan seperti diskon tarif listrik terbukti efektif pada tahun-tahun sebelumnya karena memberikan ruang belanja lebih bagi keluarga.
Perlindungan Kelas Menengah: Kelompok ini adalah kontributor terbesar konsumsi domestik. Jika mereka tertekan, pertumbuhan ekonomi akan melambat secara agregat.

“Pemerintah perlu memperluas cakupan stimulus agar tidak mengabaikan kelas menengah. Tanpa daya dukung kelompok ini, dorongan ekonomi akan menjadi sangat terbatas,” tambah Yusuf.

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Selain aspek fiskal, stabilitas harga barang selama Ramadan menjadi tantangan krusial. Yusuf mengingatkan bahwa kelancaran distribusi logistik sangat menentukan. Lonjakan harga pangan berisiko tinggi menggerus daya beli masyarakat, yang pada akhirnya menahan laju pertumbuhan ekonomi triwulan pertama.

Risiko Beban Pajak dan Tekanan Konsumsi

Pandangan lebih skeptis datang dari Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda. Ia menilai paket stimulus saat ini, termasuk diskon transportasi, belum memberikan dampak signifikan terhadap indeks keyakinan konsumen.

Nailul menyoroti adanya kontradiksi kebijakan yang justru menambah beban finansial masyarakat. Beberapa faktor yang berpotensi menghambat konsumsi meliputi:

Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor: Kebijakan ini diprediksi akan menyerap anggaran belanja rumah tangga.
Pencabutan Kepesertaan BPJS PBI: Pengalihan status kepesertaan bagi kelompok tertentu menambah pengeluaran rutin warga.

“Beban kelas menengah yang semakin naik mengakibatkan konsumsi mereka berkurang pada beberapa kategori barang. Saya khawatir kondisi ini membuat konsumsi masyarakat tidak optimal di awal tahun,” jelas Nailul.

Meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 diprediksi tetap lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, para pengamat sepakat bahwa pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk memastikan stimulus Rp12,83 triliun ini tidak sekadar menjadi angka di atas kertas, melainkan benar-benar mampu menjaga daya beli di tengah tekanan inflasi musiman. (db)