Dana Program Keluarga Harapan Semestinya untuk Pendidikan dan Kesehatan
seminar “Pemantauan Perlindungan Sosial Program Keluarga Harapan Bagi Masyarakat Rentan, Sabtu (7/12/2024) di Gedung Pascasarjana UNR
DENPASAR, diaribali.com – Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai (Fishum UNR) dan Yayasan Bali Srut menggelar seminar “Pemantauan Perlindungan Sosial Program Keluarga Harapan Bagi Masyarakat Rentan”. Hadir sebagai narasumber Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati, S.H, M.Hum., dan Wakil Rektor 3 UNR, Dr. Gede Wirata, S.Sos., S.H, MAP.
Seminar yang berlangsung pada Sabtu (7/12/2024) di Gedung Pascasarjana ini, tidak hanya melibatkan mahasiswa dan dosen di lingkungan Fishum UNR tetapi juga seluruh Tim Komunitas Desa. Seminar ini bertujuan untuk mensinergikan Peran Tim Pemantau Kabupaten/Kota Denpasar Dengan Tim Komunit
as Desa agar penerima PKH menggunaknnya untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan bukan untuk hal lain.
Laxmy Saraswati menjelaskan seminar ini membahas secara menyeluruh terkait Program Keluarga Harapan (PKH) serta tahapan dan kategori masyarakat yang dikatakan layak mendapatkan PKH berdasarkan data yang valid.
PKH kata Laxmy diperuntukkan bagi kelompok rentan, seperti disabilitas,ibu hamil, lansia, dan anak-anak. “PKH ini kan intinya pendidikan dan Kesehatan,” jelas Laxmy dikonfirmasi usai acara.
Laxmy menambahkan, ormas perempuan dan perguruan tinggi masuk dalam kategori potensi sumber kesejahteraan sosial untuk membantu melayani pemerintah pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) masyarakat yang mengalami fungsi sosial. “Contohnya seperti ormas perempuan yang memberikan pemberdayaan ekonomi. Salah satu anggota di Bali Sruti perempuan rawan sosial dan ekonomi seperti single mother.” pungkasnya.
Narasumber sekaligus Wakil Rektor 3 UNR, Dr. Gede Wirata mengungkapkan dana PKH yang semestinya dipergunakan untuk pendidikan dan kesehatan justru banyak dipergunakan untuk hal-hal lain. Selain itu, banyak masyarakat yang mendapatkan dana PKH walau mereka tidak masuk dalam kategori.
“Ini berdasarkan hasil penelitian kami. Dana PKH ini dipergunakan ke hal lain dan bahkan yang seharusnya tidak mendapatkan, dia dapat. Untuk mendapatkan bantuan PKH ini sudah jelas karena kriteria ini ada, tapi kenyataan di lapangan itu yang seharusnya tidak dapat, dia dapat. Nah ini kan menjadi problem tersendiri dengan alasan bahwa namanya tercantum dalam data PKH itu sendiri,” ujar Wirata.
Pihak pemerintah desa, lanjut Wirata, cenderung takut untuk tidak memberikan, sebab data mereka tercantum. Akan tetapi data yang diberikan berdasarkan data tahun 2015 yang mana, data tersebut menurut Wirata sudah tidak relevan dengan sekarang. Semestinya data penerima PKH harus update agar bisa tepat sasaran
Menurut Wirata, Pemerintah Desa, dan Dinas Sosial seharusnya mebangun sinergi agar mencapai tujuan utama yakni mengangkat harkat martabat masyarakat yang memiliki status sosial pertama.” Ini yang harus dipahami, baik itu di tingkat desa, maupun di dunia sosial itu sendiri,” pungkasnya. Zor