BMPS: Tak Semestinya Ada Calon Murid Tercecer

Made Dwi Risadiana
Made Dwi Risadiana

DENPASAR-DiariBali

Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Denpasar Made Dwi Risadiana angkat bicara menyikapi protes puluhan orangtua calon peserta didik baru ke kantor DPRD Bali akibat tidak tertampung di SMA/SMK Negeri di Denpasar, Senin (26/7). Dalam menyampaikan aspirasinya, mereka hadir mengajakserta buah hatinya dengan seragam SMP lengkap.

Dwi Risadiana meminta, anggota dewan khususnya Komisi IV yang membidangi pendidikan agar tidak menelan mentah-mentah aspirasi yang masuk. Namun terlebih dulu melakukan kroscek di lapangan. Faktanya, menurut dia, orangtua yang datang tersebut adalah mereka yang tidak tertampung di SMA/SMK negeri karena tidak lolos berdasarkan pentunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

“Jadi orangtua yang menyampaiakan aspirasi itu adalah mereka yang ngotot harus diterima di sekolah negeri. Padahal sudah jelas mereka tidak lolos dalam aturan baku yang dibuat pemerintah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Mohon anggota dewan bisa berpikir jernih,” pinta Dwi Risadiana, saat dihubungi di Denpasar, Selasa (27/7).

Kepala SMA Harapan Nusantara ini menambahkan, sejatinya tidak ada cerita murid tercecer di Pulau Dewata jika melihat jumlah SMA/SMK swasta yang sangat memadai. Kisruh terjadi jika semua orangtua ngotot harus diterima di sekolah negeri. Padahal sudah jelas, sekolah plat merah tersebut sangat terbatas kapasitasnya.

Ia lantas meminta anggota DPRD Bali untuk menaati juklak dan juknis yang dibuat pemerintah. Ia menuding, sejumlah oknum anggota dewan menjanjikan bangku sekolah negeri untuk konstituennya. Inilah yang menyebabkan terjadi kekisruhan dan memaksa dibukanya gelombang susulan. Dirinya mengaku sudah memegang informasi valid terkait hal ini.

“Saya minta oknum anggota dewan berhenti menjanjikan masuk sekolah negeri untuk masyarakat. Tolong perhatikan keberdaaan sekolah swasta. Jangan paksakan sekolah negeri menerima murid di luar kapasitanya karena itu berpotensi menurunkan kualitas pendidikan, serta membunuh sekolah swasta,” tambah dia.

Dari pada tiap tahun terjadi peristiwa seperti ini, ia meminta kepada pemerintah daerah untuk memberdayakan sekolah swasta. Pemerintah, menurutnya, wajib memperlakukan sekolah swasta sebagai mitra strategis, bergandengan tangan memajukan dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa.

Dwi Risadiana juga membatah bahwa sekolah swasta telah menutup pendaftaran. Bahkan, sampai hari ini sekolah swasta masih membuka pintu. Ia menjamin seluruh sekolah swasata di bawah naungan BMPS akan membantu calon murid yang belum tertampung di sekolah negeri. Bantuan yang dimaksud juga termasuk keringanan biaya di masa pandemi ini.

“Silakan datang ke sekolah-sekolah swasta terdekat. Sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Saya sendiri menjamin bahwa semua sekolah swasta pasti mebantu dan berempati di tengah situasi yang serba sulit ini,” jelas Dwi Risadiana.