Angka Stunting di Bali Terendah Nasional
DENPASAR, diaribali.com – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali, menggelar Rapat koordinasi teknis (Rakornis) Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Bali secara luring dan daring, di ruang Wicaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Selasa (17/9/2024).
Plt Kepala Perwakilan BKKBN Bali dr, Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS., memimpin langsung kegiatan yang melibatkan lebih dari 400 peserta dari tim percepatan penanggulangan stunting dari seluruh kabupaten/kota di Bali.
dr. Luh De, sapaannya, mengingatkan peserta rakornis untuk tidak lengah karena telah menyandang predikat angka stunting terendah tingkat nasional yaitu 7,2 %.
“Kita harus kerja sama, kolaborasi yang paling penting konvergensi. Kita tidak bisa lalai karena sudah menempati posisi paling rendah! Tetap harus kerjasama, koordinasi kolaborasi untuk bersama-sama turun ke lapangan untuk mengentaskan stunting tidak boleh jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Mempertahankan angka terendah ini, kata dr. Luh De, membutuhkan senergi semua pihak, butuh kerja keras dan tuntas untuk mengawal penurunan stunting. “Langkah-langkah pencegahan stunting harus dilakukan dengan extraordinary dengan sinergitas, integrasi dan akselerasi serta komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam penanganannya,” tandasnya.
Diketahui BKKBN punya dua misi yaitu mempertahankan pertumbuhan penduduk seimbang dan mewujudkan keluarga yang berkualitas. “Jadi tidak lagi dua anak cukup, tapi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Salah satu caranya yaitu dengan menurunkan stunting, jadi stunting ini harus kita berantas,” tandasnya.
Ia mengapresiasi kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting sehingga Bali menempati posisi terendah stunting tingkat nasional.
“Satgas stunting yang sudah terbentuk sejak tahun 2022 kembali bertugas untuk melakukan fungsi fasilitasi dan konsolidasi dari provinsi hingga kelurahan, untuk meningkatkan pemahaman dan konvergensi penurunan stunting lintas sektoral serta mengevaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut percepatan penurunan stunting tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/ kota,” tukasnya.
Ketua Satgas Stunting Provinsi Bali,
dr. Made Ayu Witriasih, M.Kes., Sp.KK., mengatakan rakornis ini merupakan yang kedua dengan tujuan untuk mempersiapkan survei status gizi yang akan diadakan pada September ini.
“Jadi kita berkumpul di sini dengan TPPS provinsi, kabupaten dan lintas sektor yang lain untuk konvergensi, agar mereka lebih aware, lebih peduli akan menanggulangan stunting,” ujarnya.
Menurut dia, mempertahankan angka paling rendah nasional di 7,2 % cukup berat. “Target kita 2024 adalah 6, 15%, untuk mencapai target itu membutuhkan sinergi semua pihak. Sehingga kita menghadirkan seluruh stakeholder agar bisa bekerja sama, karena ini multisektor tidak bisa dikerjakan sendiri,” tukasnya.
Ia mengingat tim terbawah di tingkat posyandu untuk memperhatikan kunjungan balita ke posyandu dan untuk tidak mengabaikan penduduk pendatang. “Selamat ini posyandu hanya melibatkan masyarakat permanen, tapi penduduk pendatang akan menjadi sasaran dari survei. Jadi pihaknya menghimbau agar penduduk pendatang juga dilibatkan dalam posyandu, ” ucapnya menghimbau.
Rakornis juga bertujuan untuk meningkatkan dan menyelaraskan kualitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting tingkat provinsi dan kabupaten/kota se- Bali dengan pengeluaran output dan manfaat yang jelas dan terukur secara khusus.rl
