Unhi Gelar FGD Bertajuk Potensi dan Peluang dalam Membangun Perekonomian Desa Adat Mandiri

Unhi menggelar FGD bertajuk "Potensi dan Peluang dalam Membangun Perekonomian Desa Adat yang Mandiri Pasca-diterbitkannya Perda 4/2019" bertempat di Kampus Unhi, Senin (8/11).
Bagikan

DENPASAR-DiariBali

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster membuktikan keseriusannya dalam penguatan keberadaan desa adat. Salah satu implementasinya dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang secara resmi telah diberlakukan 4 Juni 2019.
Selain itu, Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No. 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, juga telah diundangkan 17 September 2019. Bahkan, Pemprov Bali telah membuat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, yang diatur dalam Perda Provinsi Bali No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diundangkan 17 September 2019. Dan, telah dibangun Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi dan Kabupaten /Kota Se-Bali yang dimulai pada 2020 lalu.
Komitmen pimpinan daerah tersebut didukung penuh oleh Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar. Para akademisi di ‘kampus umat’ ini telah melakukan penelitian yang bertujuan memetakan potensi-potensi perekonomian di desa adat se-Bali.


Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh tim dosen yakni; Putu Yudy Wijaya, I Gede Putu Kawiana, I Putu Sastra Wibawa, I Putu Fery Karyada, IGA Paramita, Ni Nyoman Adityarini Abiyoga Vena Swara, dibedah dalam Fokus Group Discussion (FGD) bertajuk “Potensi dan Peluang dalam Membangun Perekonomian Desa Adat yang Mandiri Pasca-diterbitkannya Perda 4/2019” bertempat di Kampus Unhi, Senin (8/11). FGD ini melibatkan tokoh-tokoh ekonomi desa adat dan akademisi.


Rektor Unhi Denpasar Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS., menjelaskan, apa yang telah dilakukan akademisi Unhi adalah upaya membangun relevansi antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Apalagi Prodi Hukum Adat yang dikelola Unhi terinspirasi dari Perda 4/2019. Prodi baru yang sukses menarik minat masyarakat tersebut tidak hanya melulu mempelajari hukum adat, namun juga aspek perekonomiannya.
“Sebagai perguruan tinggi yang bergerak di bidang tri dharma, tentu kami berupaya berkontribusi dalam pembangunan daerah. Tentunya pembangunan yag berbasis kearifan lokal, seperti FGD yang kami gelar hari ini (kemarin-red),” jelas Prof. Damriyasa di sela kegiatan.


Bak gayung bersambut, lanjut dia, tahun ini Unhi mendapat hibah dari Dirjen Bimas Hindu, Kementerian Agama RI, sehingga Rektor Damriyasa berinisiatif membentuk unit Ekonomi Kerthi Bali Research Center. Dalam waktu dekat, unit ini akan di-‘launching’ secara resmi.
Lebih lanjut, guru besar kedokteran hewan jebolan Jerman ini berpendapat, perekonomian Bali memang semestinya dibangun berdasarkan potensi, keunikan dan keunggulan masing-masing wilayah. “Semoga kehadiran kami mampu memetakan potensi-potensi perekonomian masing-masing desa. Kami yakin tiap desa punya potensi, tetapi masih ada yang perlu digali,” imbuh dia.


Dia juga mendukung upaya Gubernur Koster meningkatkan derajat garam tradisional lokal Bali karena termasuk salah satu potensi perekonomian desa adat. Dengan adanya intervensi pemerintah melalui kebijakannya, Prof. Damriyasa berharap garam lokal menembus pasar-pasar modern sehingga kesejahteraan masyarakat secara umum akan tercipta.
“Saya sangat setuju dengan langkah Pak Gubernur yang menata ulang garam lokal secara menyeluruh. Selain menjadi usaha tradisional masyarakat pesisir Bali, kualitas garam Bali sangat baik. Misalnya garam dari Amed, Karangasem, itu masuk tujuh garam terbaik di dunia,” pungkasnya. Adapun nara sumber yang dilibatkan yakni, Prof. Dr. Putu Gelgel, SH, M. Hum., Drs. Ketut Sumarta dan Dr. Gde Made Sadguna. FGD juga diikuti secara daring dan luring oleh sejumlah bendesa se-Bali. TUM