Koster Minta APBN Perkuat Infrastruktur Strategis Bali

Denpasar,diaribali.com—
Gubernur Bali Wayan Koster meminta pemerintah pusat memperbesar dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Transfer ke Daerah (TKD) untuk membiayai infrastruktur strategis Bali. Permintaan itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Jumat, 2 Oktober 2026.

Koster mengatakan kebutuhan pembangunan Bali tidak bisa dihitung hanya dari jumlah penduduk dan luas wilayah. Sebagai destinasi pariwisata internasional, Bali menanggung beban pelayanan publik dan infrastruktur yang lebih besar.

Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan. Jumlah itu terdiri atas 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik. Pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat sekitar Rp176 triliun atau 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia.

“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai,” kata Koster. Ia menyebut peningkatan kapasitas jalan, transportasi publik, air bersih, pengelolaan sampah, energi, dan pelabuhan sebagai kebutuhan yang mendesak.

Koster mengusulkan dukungan APBN untuk sejumlah proyek konektivitas, antara lain Singaraja-Mengwi, Jalan Lingkar Bali, Klungkung-Karangasem, Karangasem-Buleleng, serta konektivitas Nusa Penida. Pengembangan pelabuhan di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa juga masuk dalam daftar kebutuhan.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur tersebut tidak semata-mata menjadi kepentingan Bali. “Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” ujarnya.

Dukungan pusat juga dibutuhkan untuk penyediaan air bersih melalui SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan dan Bendungan Titab. Koster meminta pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir serta pengembangan energi bersih ikut diperkuat untuk menjaga keberlanjutan pariwisata.

Koster juga menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih terkonsentrasi di Bali Selatan. Ia mendorong konektivitas Bali Utara, Timur, Tengah, dan Barat untuk membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Pembangunan Bali tidak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” kata Koster.

Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan tersebut bertujuan menghimpun masukan mengenai kebijakan penerimaan dan alokasi TKD dalam APBN. Ia menilai Bali memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional melalui sektor pariwisata.

Syarief juga mengatakan perubahan pola alokasi anggaran tidak selalu berarti penurunan transfer, karena sebagian pembiayaan daerah kini masuk melalui program nasional, termasuk PPPK paruh waktu dan pembangunan infrastruktur melalui Instruksi Presiden. (Art)