Kasus Stunting Didominasi Pola Asuh

TABANAN, DiariBali.com-Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan I Nyoman Suratmika mengamati, kasus stunting terjadi karena faktor pola asuh yang menyebabkan kebutuhan gizi pada bayi tidak terpenuhi sehingga berujung stunting.

“Kami amati kasus-kasus stunting yang terjadi didominasi faktor pola asuh. Misalnya anak korban perceraian lalu dititip ke neneknya, sama pembantu dan lainnya,” mugkap Suratmika disela Kampanye Percepatan Penurunan Stunting di Desa Dajan Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, Minggu (13/11).

Suratmika memaparkan, prevelansi stunting di Tabanan berdasarkan Survei Status Gisi Indonesia (SSGI) 2022 sebesar 9,2 persen.
Pihaknya menargerkan, tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Tabanan ditarget 5,4 persen. Pihaknya pun optimis target ini tercapai berkat upaya konvergensi lintas sektor. Selain itu, Pemkab Tabanan telah menerjunkan 1500 lebih sumber daya yang tergabung dalam Tim Pendamping Keluarga.

Kepala Desa (Perbekel) Dajan Peken Nyoman Sukanada menyebut di desa yang ia pimpin zero stunting. Keberhasilan itu merupakan buah dari program Rembug Desa yang digelar dua kali setahun.

Sejak 2021, Sukanada menuturkan, Rebug Desa “Rumah Desa Sehat” fokus membahas pengendalian dan pencegahan stunting. Tema-temanya pun dinamis, disesuaikan dengan isu-isu kesehatan kekinian.

“Kami bersyukur belum ada kasus balita stunting di sini. Kami yakin ini salah satu hasil dari rembug desa,” kata Sukanada di sela Kampanye Percepatan Penurunan Stunting di Desa Dajan Peken, Tabanan,
Aliran air bersih dari PDAM setempat didukung dengan sanitasi yang baik, mendukung upaya pengendalian stunting di yang dipimpinnya itu. Ia juga mengalokasikan anggaran dari Dana Desa untuk program pemenuhan gizi balita dan ibu hamil.

Sementara Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengapresiasi semangat warga Desa Dajan Peken yang meski dalam guyuran hujan lebat tetap antusias mengikuti kegiatan yang menurutnya super prioritas ini.

“Kenapa kegiatan ini sangat penting? Karena berhubungan dengan generasi emas Indonesia menyambut 100 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Presiden sampai mengeluarkan Perpres,” kata Kariyasa.

Politisi asal Busungbiu mengingatkan kembali bahwa prevalensi stunting nasional sangat besar yakni 24,4 persen. Artinya satu dari lima balita Indonesia terindikasi stunting. Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan.

“Alpa jadinya nanti kalau penduduk republik ini banyak yang stunting. Bisa-bisa negara kolaps karene terbebani terlalu besar,” jelasnya.

Dalam kesempatan sama, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bali Luh Gede Sukardiasih mengajak masyarakat menghapus fenomena “sing beling sing nganten” atau tidak hamil tidak menikah yang berkembang di masyarakat padahal itu jelas salah kaprah.

Jika tidak disudahi, fenomena itu akan memicu lahirnya bayi stunting karena tidak direncanakan. Ia juga menyarankan para ibu memberikan asi eksklusif dan makanan bergizi seimbang bagi buah hati.

“Kalau yang susah makan sayur itu bisa diakali kok. Misalnya kasi dia naget kelor. Jadi ibu itu harus kreatif dan sabar,” pungkasnya. (Art)