Jembrana Kunci Harga, Tutup Kebocoran
High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Jembrana.
Jembrana,diaribali.com —
Dari pintu masuk utama Bali bagian barat, Pemerintah Kabupaten Jembrana mulai menata dua pekerjaan rumah klasik sekaligus: menjaga harga tetap jinak dan memastikan uang daerah tak lagi bocor. Upaya itu ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Kantor PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Gilimanuk, Selasa (24/2).
Forum yang mempertemukan Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Bank Indonesia Provinsi Bali itu menempatkan Jembrana pada posisi strategis: gerbang distribusi logistik dari Jawa sekaligus etalase awal wajah ekonomi Bali. Stabilitas harga dan digitalisasi transaksi menjadi taruhannya, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Nyepi, Ramadan, dan Idulfitri.
Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna mengingatkan, tanpa langkah antisipatif, arus pasokan yang padat justru bisa memicu gejolak harga. Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan data digital sebagai dasar kebijakan fiskal daerah. “Pengendalian harga tak bisa lagi berbasis reaksi. Harus berbasis data,” ujarnya.
Dari sisi bank sentral, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan menilai sinergi TPID dan TP2DD Jembrana sudah berada di jalur yang tepat. Inflasi yang terjaga, kata dia, bukan sekadar angka statistik, melainkan penopang daya beli warga. Digitalisasi transaksi pemerintah daerah, di sisi lain, menjadi instrumen untuk mempersempit ruang kebocoran dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Catatan penting datang dari Advisor BI Provinsi Bali Indra Gunawan Sutarto. Jembrana berhasil mencatat skor 100 persen Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)—sebuah capaian yang jarang. Namun, ia mengingatkan, tantangan berikutnya adalah memanfaatkan kanal digital itu untuk menangkap potensi ekonomi wisatawan yang masuk dari Jawa, bukan sekadar memindahkan cara bayar.
Paparan BI juga menyoroti tantangan inflasi Bali menjelang HBKN, termasuk komoditas pangan strategis yang rawan bergejolak. Target inflasi Bali dipatok di kisaran 2,5 ± 1 persen (yoy). Jembrana, sebagai simpul distribusi, memegang peran kunci agar pasokan dan arus barang tetap lancar.
Dukungan perbankan daerah datang dari BPD Bali selaku bank RKUD. Integrasi sistem pembayaran daerah dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dinilai krusial untuk memastikan transparansi dan efisiensi birokrasi berjalan beriringan.
Rangkaian HLM ditutup dengan peresmian gate e-retribusi parkir di kawasan Pelabuhan Gilimanuk. Sistem ini dirancang real-time dan akuntabel—bukan hanya untuk menaikkan PAD, tetapi juga memotong celah kebocoran yang selama ini kerap luput dari pengawasan. Gilimanuk diposisikan sebagai model digitalisasi terintegrasi.
Pesannya tegas: transformasi digital bukan sekadar urusan aplikasi dan mesin, melainkan perubahan cara kerja. Jika konsisten, Jembrana tak hanya menjaga harga tetap stabil, tetapi juga menegaskan diri sebagai gerbang Bali yang modern, tertib, dan berdaya saing. (Art)
Artikel Terkait
Rekomendasi untuk Anda
Selengkapnya >
KemBali Becik Bakal Luncurkan Platform Travelers’ Pledge
Polda Bali Berlakukan Rekayasa Lalin Malam Tahun Baru
Dorong Kemandirian ODHIV Lewat Pelatihan Usaha
Wahana Luar Angkasa Mendarat di Tengah Denpasar
Tegas! Tiga WNA Langgar Prokes Dideportasi
