Golkar Soroti Ketimpangan Bali: Anggaran Diminta Mengalir ke Utara, Timur, dan Barat

Denpasar,diaribali.com —
Fraksi Partai Golkar DPRD Bali menyoroti struktur Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Kenaikan belanja yang lebih besar dibandingkan pendapatan dinilai perlu dijelaskan secara terbuka agar anggaran daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pandangan itu disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, dalam Rapat Paripurna DPRD Bali dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026, Senin (14/9).

Golkar mencatat pendapatan daerah dalam APBD 2026 meningkat dari sekitar Rp6,5 triliun menjadi Rp6,6 triliun. Sementara belanja daerah naik dari sekitar Rp7,2 triliun menjadi Rp7,5 triliun. Dengan struktur tersebut, defisit direncanakan mencapai sekitar Rp842 miliar atau 12,65 persen.
Di sisi pembiayaan, penerimaan direncanakan sekitar Rp1,58 triliun. Sumbernya antara lain SiLPA 2025 sebesar Rp712 miliar dan rencana penerimaan pinjaman daerah sekitar Rp873 miliar.

Menurut Golkar, kondisi itu perlu dicermati karena kenaikan pendapatan hanya sekitar Rp122 miliar, sedangkan belanja bertambah sekitar Rp263 miliar. Fraksi tersebut meminta Gubernur Bali menjelaskan apakah kenaikan belanja benar-benar didorong kebutuhan prioritas masyarakat atau justru menunjukkan struktur belanja yang lebih besar daripada kapasitas pendapatan daerah.

Sorotan juga diarahkan pada strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Golkar mendukung optimalisasi PAD, tetapi mengingatkan agar peningkatan pendapatan tidak hanya mengandalkan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi. Perluasan basis ekonomi, optimalisasi aset, perbaikan sistem, kepatuhan wajib pajak, serta peningkatan produktivitas BUMD dinilai lebih penting untuk memperkuat sumber pendapatan.

Golkar juga mempertanyakan kenaikan sejumlah komponen PAD. Pajak daerah hanya naik sekitar Rp1,2 miliar menjadi Rp2,837 triliun, sedangkan retribusi daerah bertambah sekitar Rp34 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sekitar Rp61 miliar. Pemerintah diminta menjelaskan apakah kenaikan tersebut berasal dari pertumbuhan ekonomi riil, optimalisasi administrasi, atau perubahan kebijakan.

Belanja hibah mendapat perhatian khusus. Dalam perubahan APBD 2026, belanja hibah meningkat dari sekitar Rp1,12 triliun menjadi Rp1,27 triliun atau bertambah sekitar Rp152 miliar. Golkar meminta peningkatan tersebut diikuti transparansi, verifikasi penerima, indikator manfaat, pengawasan, dan evaluasi. Hibah, kata mereka, harus menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar distribusi anggaran.

Fraksi Golkar juga menyoroti penggunaan SiLPA 2025 sebesar Rp712 miliar. SiLPA dinilai bisa menjadi indikator efisiensi jika berasal dari penghematan yang sehat. Namun, angka itu juga dapat menjadi alarm jika muncul akibat program yang tidak terlaksana, keterlambatan pengadaan, lemahnya eksekusi, atau perencanaan yang tidak realistis. Pemerintah diminta memerinci porsi SiLPA yang berasal dari efisiensi dan yang muncul karena kegiatan tidak terlaksana.

Selain soal fiskal, Golkar menyinggung sengketa administrasi pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida. Fraksi tersebut mengingatkan Bali membutuhkan investasi berkualitas, tetapi juga pemerintahan yang mampu mengambil keputusan administratif berdasarkan hukum, prosedur, tata ruang, dan lingkungan yang kuat.

Isu ketimpangan pembangunan antarwilayah menjadi sorotan paling tajam. Golkar meminta kebijakan anggaran ke depan lebih diarahkan ke Bali Timur, Bali Utara, dan Bali Barat. Pertumbuhan ekonomi yang terlalu terkonsentrasi di Bali Selatan dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan sekaligus mendorong urbanisasi.

Golkar juga mengingatkan kenaikan upah minimum tidak boleh berdiri sendiri sebagai ukuran kesejahteraan. Kenaikan UMP harus diikuti pengendalian inflasi, harga pangan yang terjangkau, hunian layak, transportasi publik, pendidikan, kesehatan, dan perluasan lapangan kerja.

Fraksi tersebut sekaligus mendorong perlindungan masyarakat lokal dari tingginya harga tanah dan sewa hunian serta peningkatan produksi pangan. Untuk sektor peternakan, pemerintah diminta mempertimbangkan subsidi pakan secara terukur sembari mempercepat produksi kedelai dan jagung sebagai bahan baku pakan. (Art)