DPRD Badung Soroti Kekurangan 6.000 Pegawai dan Tunggakan Pajak Rp 800 Miliar

Mangupura,diaribali.com –
DPRD Kabupaten Badung menyoroti kekurangan sekitar 6.000 aparatur serta buruknya dukungan sarana dan prasarana operasional sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat kerja bersama OPD terkait sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung pada Rabu (11/11) di ruang Gosana II kantor DPRD Badung.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Lanang Umbara menyebutkan, kebutuhan ideal pegawai di lingkungan Pemkab Badung mencapai sekitar 22.000 orang. Namun, jumlah pegawai yang tersedia saat ini baru sekitar 16.000 orang. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 6.000 tenaga untuk menopang pelayanan publik.

Kekurangan tersebut terjadi hampir di seluruh lini pelayanan, mulai dari tenaga pendidik, staf administrasi sekolah, tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, hingga personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pemadam kebakaran. Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani agar tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. DPRD bahkan menyatakan siap memberikan pendampingan langsung ke pusat guna memperjuangkan kebijakan yang memungkinkan Badung memiliki kewenangan memenuhi kebutuhan pegawainya.

Menurut dia, pemerintah daerah pada prinsipnya siap menanggung konsekuensi pembiayaan apabila diberikan kewenangan untuk mengangkat tenaga sesuai kebutuhan. Karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah pusat agar keterbatasan formasi tidak terus membebani pelayanan publik di daerah.

Selain persoalan SDM, DPRD juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana operasional Satpol PP. Sejumlah kendaraan dinas dilaporkan sudah mengalami kerusakan berat, bahkan kondisinya dinilai tidak layak untuk menunjang tugas di lapangan. Padahal, usulan pengadaan kendaraan tersebut telah diajukan sejak 2023, tetapi hingga kini belum terealisasi.

DPRD mempertanyakan lambannya realisasi pengadaan tersebut, termasuk kemungkinan kendala penganggaran dan skala prioritas belanja daerah. Persoalan kekurangan pegawai dan sarana operasional itu selanjutnya akan dihimpun menjadi rekomendasi hasil rapat kerja untuk disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyoroti persoalan piutang pajak daerah yang nilainya mencapai lebih dari Rp 800 miliar. Berdasarkan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), tunggakan tersebut berasal dari kewajiban pajak para pelaku usaha.

Wakil Ketua DPRD Badung menegaskan, pajak hotel dan restoran bukanlah uang milik pengusaha, melainkan hak pemerintah daerah dan masyarakat Badung yang dititipkan wisatawan melalui transaksi usaha. Karena itu, kewajiban menyetorkan pajak tidak boleh dikaitkan dengan kondisi untung atau rugi perusahaan.

DPRD pun mendorong agar persoalan tunggakan pajak tersebut ditindaklanjuti secara serius, termasuk melalui rekomendasi yang mengaitkan kepatuhan pajak dengan proses perizinan usaha. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak sekaligus melindungi pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Badung. (Art)