DPRD Badung Tuntaskan Pembahasan RAPBD 2027, Belanja Daerah Disesuaikan

Mangupura,diaribali.com –
DPRD Kabupaten Badung bersama Pemerintah Kabupaten Badung menyepakati perubahan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam hasil pembahasan, belanja daerah dipangkas Rp1,48 triliun, dari semula Rp13,37 triliun menjadi Rp11,89 triliun. Pemangkasan tersebut sekaligus menekan defisit anggaran dari Rp1,74 triliun menjadi Rp127,89 miliar.

Kesepakatan itu dilaporkan dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan Pertama DPRD Badung Tahun Sidang 2026-2027, Rabu (11/11/2026). Selain RAPBD 2027, rapat tersebut juga membahas tiga rancangan peraturan daerah (ranperda), yakni penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah justru mengalami kenaikan dari Rp11,63 triliun menjadi Rp11,76 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp10,97 triliun dan pendapatan transfer Rp798,01 miliar. Kenaikan pendapatan ini menjadi salah satu penyesuaian dalam struktur RAPBD 2027.

Di sisi belanja, anggaran operasi meningkat dari Rp7,009 triliun menjadi Rp7,119 triliun. Sebaliknya, belanja modal mengalami pengurangan cukup signifikan, dari Rp4,31 triliun menjadi Rp2,76 triliun. Sementara itu, belanja tidak terduga tetap sebesar Rp145,42 miliar dan belanja transfer turun dari Rp1,91 triliun menjadi Rp1,86 triliun.

Perubahan paling mencolok terlihat pada penurunan belanja modal yang mencapai sekitar Rp1,54 triliun. Kondisi ini membuat komposisi belanja daerah mengalami pergeseran. Anggaran operasi justru bertambah sekitar Rp110,74 miliar, sedangkan ruang belanja untuk pembangunan dan pengadaan aset daerah menyusut cukup besar.

Dengan perubahan tersebut, defisit APBD Badung 2027 turun dari Rp1,744 triliun menjadi Rp127,89 miliar. Untuk menutup selisih pendapatan dan belanja, penerimaan pembiayaan daerah disesuaikan dari Rp2,61 triliun menjadi Rp935,76 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan turun dari Rp869,88 miliar menjadi Rp807,86 miliar.

Secara keseluruhan, nilai RAPBD 2027 yang semula mencapai Rp14,24 triliun berkurang menjadi Rp12,70 triliun. Penyesuaian tersebut mencerminkan perubahan cukup besar dalam perencanaan fiskal Badung tahun depan, terutama pada pos belanja modal dan pembiayaan daerah.

Sebelumnya, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan rancangan APBD 2027 dalam rapat paripurna pada 29 Oktober 2026. Dalam rancangan awal tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan Rp11,63 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp13,37 triliun. Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui rapat fraksi, penyampaian pandangan umum fraksi, tanggapan pemerintah, serta rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Proses pembahasan RAPBD tersebut dilakukan bersamaan dengan pembahasan tiga ranperda lainnya melalui panitia khusus dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Badung. Seluruh tahapan pembahasan diselesaikan sebelum rapat paripurna pengambilan keputusan pada 11 November 2026.

DPRD Badung selanjutnya meminta agar hasil pembahasan RAPBD 2027 dituangkan dalam nota kesepakatan antara Bupati Badung dan DPRD Badung. Dokumen anggaran tersebut akan diajukan untuk evaluasi Gubernur Bali, sedangkan tiga ranperda lainnya akan dimohonkan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam laporan pembahasan, DPRD juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung beserta jajaran pemerintah daerah atas kerja sama selama proses pembahasan. Meski demikian, penurunan belanja modal menjadi salah satu catatan penting dalam membaca arah kebijakan fiskal Badung 2027, terutama terkait kemampuan pemerintah daerah menjaga kesinambungan pembangunan di tengah penyesuaian anggaran. (Kan)