BMPS Bali Kunjungi BPS
DENPASAR, diaribali.com-Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Bali, Gede Ngurah Ambara Putra dan jajaran, belum lama ini mengunjungi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. BMPS merasa berkepentingan mendapatkan data riil jumlah penduduk miskin di Pulau Dewata. Karena berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Tujuan kami sekaligus untuk mengetahui potret atau gambaran pertumbuhan kualitas pendidikan di Bali khususnya sekolah swasta,” terangnya.
Ngurah Ambara juga ingin mengetahui data terkait jumlah lulusan SMP. Dimana lulusan SMP jumlahnya diperkirakan sebanyak 66 ribu siswa.
Dari 66 ribu lulusan (SPM) tersebut, SMA/SMK negeri menargetkan 45 ribu siswa, dan sisanya lagi 21 ribu siswa ke sekolah swasta. “Jadi disini dirasakan belum ada keadilan. Karena jumlah sekolah swasta lebih banyak dibandingkan sekolah negeri,” keluhnya.
“Agar ada penyeimbangan antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Kalau bisa kuota di sekolah negeri per rombongan belajar (rombel) bisa disesuaikan yakni 36 per rombel,” katanya.
Ngurah Ambara juga menyampaikan pertumbuhan penduduk Bali terus mengalami peningkatan. Jika terjadi peningkatan jumlah penduduk tentu seharusnya sekolah swasta tidak akan kekurangan siswa.
Walau disisi lain pemerintah terus berupaya membangun sekolah negeri. Namun dilihat jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan sesuai yang disampaikan BPS Bali.
“Mestinya sekolah swasta tidak akan kekurangan siswa kalau disesuaikan dengan jumlah kelulusan di SMP. Jadi intinya sekolah negeri jangan melebih kuota rombel yang sudah ditentukan yakni 36 per rombel,” imbuhnya
Sembari mengatakan kunjungan BMPS Bali ke BPS Bali hanya ingin mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk untuk data penduduk miskin.
“Karena dari data tersebut juga bisa mengetahui pertumbuhan kualitas sekolah swasta. Bahkan dari data itu bisa mengetahui siswa yang memang tergolong miskin,” ujarnya.
Sementara Ketua BPS Bali Hanif Yahya menjelaskan bahwa data penduduk miskin yang diinginkan BMPS Bali sepenuhnya ada di Dinas Sosial Bali. Apalagi dari BMPS Bali juga banyak bercerita terkait PPDB tentang tidak adanya keseimbangan antara sekolah swasta dan sekolah negeri yang dimaksud.
Kami dari BPS Bali bisa memberikan data terkait hal itu. Apalagi data yang dibutuhkan BMPS Bali tentang jumlah penduduk miskin penting untuk bisa diprioritaskan dalam menentukan sekolah. “Kami siap memfasilitasi, namun data penduduk miskin keseluruhan untuk Bali hanya ada di Dinas Sosial Bali,” jelasnya.
Hanif Yahya juga menambahkan selama ini data penduduk miskin di BPS Bali sifatnya hanya sebatas makro, bukan data individu atau data detail. BPS Bali akan mencoba melakukan pertemuan lebih lanjut untuk mendetailkan data. “Intinya dari BPS Bali siap untuk mensubsidi data penduduk miskin. Kalau itu memang sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh BMPS Bali.” tambahnya. (rl)