Amerika Bidik Konsulat Bali, Koster Soroti Dampak Pariwisata

Denpasar,diaribali.com —
Rencana pembukaan kantor konsulat Amerika Serikat di Bali mengemuka dalam pertemuan Gubernur Bali Wayan Koster dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Peter Mark Haymond, Selasa (24/2). Langkah ini diproyeksikan untuk memperkuat layanan bagi warga negara Amerika yang kian membanjiri Pulau Dewata—sekaligus menandai meningkatnya kompleksitas persoalan pariwisata Bali.
Haymond menyebut sekitar 270.000 warga Amerika berkunjung ke Bali sepanjang tahun lalu. Delapan dari sepuluh wisatawan Amerika yang datang ke Indonesia, katanya, memilih Bali sebagai tujuan utama. Dengan arus sebesar itu, Pemerintah Amerika Serikat menilai kehadiran konsulat diperlukan untuk mempercepat layanan, termasuk penanganan kasus darurat seperti kecelakaan dan persoalan hukum.
Di balik angka kunjungan yang impresif, Haymond tak menutup mata terhadap ancaman kejahatan lintas negara. Ia menyoroti maraknya penipuan digital (scam) di Asia Tenggara—dari Thailand hingga Kamboja—yang menimbulkan kerugian besar. Warga Amerika, menurut dia, kehilangan hingga 10 miliar dolar AS tahun lalu akibat praktik tersebut. Indonesia dinilai menghadapi risiko serupa. Karena itu, Washington memperkuat kerja sama dengan Kepolisian RI, khususnya di kawasan destinasi wisata.
Koster menyambut rencana pembukaan konsulat dan kerja sama keamanan itu. Ia menilai derasnya wisatawan Amerika—yang pada 2025 menempatkan negeri itu di posisi tujuh besar penyumbang turis asing ke Bali—bukan sekadar berkah ekonomi, melainkan indikator menguatnya relasi Indonesia–Amerika Serikat. “Sebagai gubernur, saya berkepentingan menjaga hubungan baik ini demi kepentingan rakyat Bali,” ujarnya.
Namun Koster juga mengingatkan konteks Bali yang rapuh. Dengan luas hanya sekitar 0,1 persen wilayah Indonesia dan penduduk 4,4 juta jiwa, Bali menanggung beban pariwisata global di ruang yang sempit. Budaya yang hidup di sekitar 1.500 desa adat menjadi magnet utama. Pada 2025, kunjungan wisatawan mancanegara menembus 7,1 juta orang—tertinggi sepanjang sejarah Bali.
Ketergantungan ekonomi pada pariwisata mencapai 66 persen. Saat pandemi Covid-19, ekonomi Bali terkontraksi hingga minus 9,3 persen. Kini, Bali bangkit dengan pertumbuhan 5,82 persen—tertinggi dalam tujuh tahun terakhir—serta pendapatan per kapita Rp 72,66 juta dan tingkat kemiskinan 1,45 persen. Angka-angka ini menegaskan pemulihan, sekaligus memperlihatkan risiko bila pariwisata kembali terguncang.
Kesuksesan itu, kata Koster, membawa “harga” yang harus dibayar: sampah, kemacetan, persoalan keamanan, wisatawan asing bermasalah, narkotika, prostitusi, hingga alih fungsi dan kepemilikan lahan. Pemerintah Provinsi Bali kini menata arah pembangunan 100 tahun ke depan dengan kebudayaan sebagai fondasi, memperkuat desa adat, mengembangkan pengolahan sampah berbasis energi, membangun infrastruktur untuk mengurai macet, serta menyiapkan transportasi ramah lingkungan.
Regulasi pariwisata berkualitas juga disiapkan untuk mengendalikan jumlah dan perilaku wisatawan asing. Pungutan Rp 150.000 per kunjungan diterapkan sebagai kontribusi langsung bagi pelestarian alam dan budaya. “Ke depan, pariwisata Bali akan kami tata agar semakin berkualitas, bermartabat, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” kata Koster.
Rencana konsulat Amerika Serikat di Bali, pada akhirnya, bukan sekadar urusan diplomatik. Ia menjadi penanda bahwa Bali telah melampaui status destinasi liburan—menjadi simpul global yang menuntut tata kelola lebih tegas, aman, dan berkelanjutan. (db)