Bawaslu Provinsi Bali Nihil Pelaporan
Ketua Bawaslu Bali I Putu Agus Tirta Suguna
Denpasar,DiariBali.com-
Berbagai proses pengawasan tahapan Pilkada berjalan lancar. Hingga saat ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali masih nihil laporan pelanggaran yang terjadi. Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Provinsi I Putu Agus Tirta Suguna usai Apel Gelar Pilkada di kantor Bawaslu Provisni Bali, Selasa (8/10).
Berbeda dengan Provinsi, sementara untuk di kabupaten/kota ada beberapa pelaporan dugaan pelanggaran yang terjadi yang sudah masuk laporannya di Bawaslu yang ada di daerah seperti halnya yang terjadi diterima laporannya di Kabupaten Tabanan ada dua laporan, dan di Jembrana ada dua lapitan terkait perusakan alat peraga kampanye ( APK).
Terkait adanya laporan yang terjadi di Jembrana yaitu terkait adanya intimidasi. Jajaran sedang melakukan
proses kajian dan masih menunggu hasil pleno yang dilakukannya. Kewenangan penuh ada pada daerah di lokasi pelaporan. Bawaslu di kabupaten/kota agar bisa menyikapi dugaan pelanggaran yang harus diputuskan.
“Di provinsi belum ada pelanggaran. Tabanan ada 2 pelaporan, Jembrana ada 2 perusakan APK. Kami intruksikan kepada jajaran untuk menindaklanjuti laporan tersebut,” tegas Suguna kepada awak media.
Lebih lanjut disampaikan terkait kegiatan sosialisasi dan Apel Gelar Piliada ini bertujuan untuk
sosialisasi internal. Bawaslu berperan melakukan fungsi pengawasan, nantinya akan melakukan sosialisasi internal lebih memperdalam tugas fungsinya dalam proses tahapan pengawasan logistik, pengawasan di hari tenang dan pengawasan saat pemungutan dan perhitungan suara sampai penetapan rekapitulasi, serta penetapan calon terpilih di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Terkait daerah rawan, masih kata Suguna, setiap daerah memiliki potensi kerawanan di tengah berjalannya tahapan-tahapan pelaksanaan yang sedang berlangsung. Di sini peran Bawaslu hadir dalam upaya memitigasi dan mencegah potensi kerawanan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menyampaikan kepada para Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun paslon bupati/walikota agar tidak surut-surut melakukan fungsi pencegahan.
“Terkait agenda hari ini bertujuan untuk menguatkan, memperkuat rasa kelembagaan, fungsi pengamanan, pada tahapan kampanye perlu dilakukan konsolidasi insentif. Momentum siaga jni, kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat dalam fungsi kengawasan dengan memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa kita hadir di tengah tahapan yang sedang berlangsung dengan memberi keadilan kepada masyarakat,” tegasnya. (Tas)