Tegas, Menteri Wihaji Minta Seluruh Keluarga Berisiko Stunting Tertangani

BANGLI-Diari Bali

Meski Provinsi Bali menduduki prevalensi stunting terendah nasioal dalam beberapa tahun terakhir, namun kasus stunting di Pulau Dewata tetap diatensi oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd.

Dalam kunjungan kerja ke Bali, Sabtu (20/12/2024), Menteri Wihaji turun langsung ke rumah keluarga berisiko stunting di Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

Kunjungan kerja itu bertajuk*Kolaborasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) Bersama Mitra Kerja Tahun 2024″.

Menteri ingin memonitor dan mengecek langsung kondisi Keluarga Risiko Stunting di wilayah tersebut, khususnya terkait dengan program Gerakan Orang Tua Asih Cegah Stunting (Genting).

“Kunjungan kami untuk memastikan (pelaksanaan) program (stunting di lapangan). Karena menyelamatkan satu orang sama dengan menyelamatkan satu generasi,” ujar Wihaji.

Wihaji mengatakan, dalam pelaksanaan program Genting tidak boleh ada satu balita maupun ibu hamil yang terindikasi stunting terlewatkan mendapat intervensi.

“Bukan masalah jumlah, tapi perlu keadilan. Alhamdulilah, tokoh adat dan pejabat, termasuk seluruh bupati di Bali sepakat menjadi orang tua asuh dari salah satu anak asuh yang masuk dalam keluarga risiko stunting,” kata Wihaji.

Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan yang membawa Bali, termasuk Bangli, terdepan dalam penanganan stunting adalah gotong royong. “Di Bangli bagus. Ditangani keroyokan, kerja sama gotong royong, saling bantu,” ungkap menteri.

Wihaji menegaskan negara tetap hadir menangani stunting, di antaranya melalui program Genting. Namun diakuinya tidak semuanya bisa di-cover oleh negara.

“Kita konsepnya pentahelix. Di negara-negara maju juga sama, pentahelix, kerjasama antar stakeholder. Yang tidak tercover negara, dibantu oleh orang tua asuh. Jangan sampai ada warga negara tidak disentuh,” Wihaji menandaskan.

Ia juga mengemukakan bahwa dalam program Genting Kemendukbangga/BKKBN menyasar 1 juta anak asuh sepanjang waktu ke depan, sambil memonitor dan melakukan evaluasi.

“Kami tetap berdasarkan Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kita presisikan dan disiplinkan. Presisi artinya tepat sasaran. Sangat rigit, alamat, nama, provinsinya di mana, diketahui melalui data yang ada,” imbuhnya.

Menteri Wihaji bersama rombongan juga mengunjungi secara langsung dua keluarga risiko stunting di desa tersebut. Dialog menteri berlangsung penuh kekeluargaan dengan keluarga I Wayan Sariawan. Selanjutnya menteri juga mengunjungi keluarga I Komang Budiarta.

Pada kesempatan yang sama Pj. Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, mengatakan persoalan stunting pada balita tidak hanya persoalan kesehatan,
namun juga menyangkut ketidakadilan sosial bagi balita/anak tersebut.

Penyebabnya, lanjut Pj Gubernur, asupan makanan yang kurang baik/bergizi akibat ketidakmampuan ekonomi dan pola asuh yang salah.

“Hal ini menjadikan tumbuh kembang balita/anak tersebut menjadi
terhambat atau terganggu, sehingga masa depannya tidak kompetitif,” ujar SM Mahendra.

Kondisi ini dapat pula
dijadikan sebagai gambaran kualitas dari suatu keluarga. Menurut Mahendra, pada daerah yang banyak angka
prevalensi stunting, memberikan gambaran kalau daerah tersebut masih banyak terdapat keluarga yang kualitas hidupnya kurang, tidak bahagia.

Berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, prevalensi stunting di Provinsi Bali pada 2023 sebesar 7,2%, turun 0,8
poin dibanding tahun 2022 sebesar 8%. Sekaligus menjadi provinsi dengan tingkat stunting terendah di Indonesia.

Sementara prevalensi stunting di Kabupaten Bangli rerata berada di atas angka rerata Bali.

“Sebagai komitmen kami dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali, Pemprov Bali telah melakukan tagging anggaran Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 sebesar Rp71.805.752.144, dengan lokus intervensi stunting di semua kabupaten/kota se-Bali, dengan desa lokus intervensi sebanyak 166 desa,” imbuhnya.

Selain program Genting yang didukung 3.327 Tim Pendamping Keluarga, Pemprov Bali telah membangun sebuah platform sistem informasi terintegrasi, yaitu Sigenting (Sistem Monitoring Pencegahan Kemiskinan dan Stunting).