Sekolah Rakyat Dibangun di Karangasem, Berasrama dan Sasar Siswa Miskin

IMG-20251223-WA0088
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Sekolah Rakyat, Selasa (23/12/2025).

Karangasem,diaribali.com
Pemerintah Provinsi Bali memulai pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem dengan target ambisius: tuntas, lengkap, dan siap beroperasi sebelum pertengahan 2026. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan proyek bernilai ratusan miliar rupiah ini tidak boleh sekadar menjadi seremoni peletakan batu pertama.

Didampingi Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa, Koster menghadiri Upacara Ngeruak sekaligus peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat, Selasa (23/12/2025). Sejumlah unsur Forkopimda Karangasem turut hadir dalam agenda tersebut.

Koster menyampaikan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat yang meminta Pemprov Bali menyiapkan lahan seluas 5,6 hektare. Karangasem dipilih bukan tanpa alasan. Bersama Buleleng, daerah ini masih masuk kategori kantong kemiskinan di Bali.

Sekolah Rakyat ini akan menyelenggarakan pendidikan terpadu dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan sistem berasrama. Sasaran utamanya bukan masyarakat umum, melainkan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pola ini, menurut Koster, dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui intervensi pendidikan yang lebih menyeluruh.

“Ini bukan sekolah biasa. Semua siswa dan guru berada dalam satu kawasan, berasrama, dengan pola layanan pendidikan khusus,” kata Koster. Ia menyebut sekolah ini akan merekrut siswa dari Karangasem hingga Buleleng bagian timur.

Sebagai mantan anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Koster menilai Sekolah Rakyat merupakan model pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan. Ia menyebut konsep ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat miskin.

Namun, Koster juga memberi penekanan keras pada aspek pelaksanaan. Ia menyatakan akan memimpin langsung pembangunan Sekolah Rakyat, mulai dari progres fisik, penyiapan tenaga pendidik, hingga kurikulum. Targetnya jelas: proyek harus rampung paling lambat akhir Juni 2026, lengkap dengan furnitur dan siap digunakan.

“Kerja harus terukur, tepat waktu, dan tidak boleh setengah-setengah,” ujarnya, seraya mengingatkan pelaksana proyek agar menjaga kualitas pembangunan.

Proyek Sekolah Rakyat Provinsi Bali ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 255,5 miliar. Fasilitas yang dibangun meliputi asrama putra-putri, rumah susun guru, gedung serbaguna, bangunan MEP dan TPS, lapangan basket, serta lapangan upacara.

Di akhir sambutannya, Koster meminta dinas terkait menyiapkan skema sinergi antara Sekolah Rakyat dan SMKN Kubu yang lokasinya berdampingan. Ia menekankan pentingnya pengelolaan aset pendidikan secara terpadu agar manfaatnya optimal dan berkelanjutan.

“Kerja sama dan gotong royong harus dibangun sejak awal, supaya kawasan pendidikan ini benar-benar berkualitas,” kata Koster.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem kini menjadi ujian konsistensi janji pemerintah. Dengan anggaran besar dan target ketat, publik menunggu apakah proyek ini benar-benar menjadi solusi pendidikan bagi warga miskin, atau sekadar menambah daftar proyek mercusuar. (Art)