Saat Pemilu Masih Sunyi, Bawaslu Bali Menyemai Pengawas

IMG-20260108-WA0088
Penjajakan Bawaslu Bali denga Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Bali, Kamis (8/1/2026)

Denpasar, diaribali.com — Meski tahapan pemilu belum dimulai, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bali mulai mempersiapkan pengawasan dengan menggandeng kelompok masyarakat, khususnya generasi muda. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penjajakan kerja sama pengawasan partisipatif dengan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Bali.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, mengatakan bahwa kompleksitas pengawasan pemilu tidak memungkinkan Bawaslu bekerja sendiri.
“Banyak hal yang harus kami awasi. Karena itu, kami membutuhkan masyarakat sebagai perpanjangan mata dan telinga Bawaslu,” kata Ariyani saat bertemu pengurus PPI Bali di Denpasar, Kamis (8/1/2025).
Menurut Ariyani, ketiadaan tahapan pemilu bukan alasan untuk menghentikan konsolidasi. Justru pada masa inilah Bawaslu memperluas audiensi dan menjalin kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat guna memperkuat fondasi pengawasan sejak dini.
Ia menekankan bahwa pengawasan pemilu merupakan proses panjang yang membutuhkan keterlibatan publik secara berkelanjutan, tidak hanya saat hari pemungutan suara.
Purna Paskibraka Indonesia dinilai memiliki posisi strategis dalam pengawasan partisipatif. Organisasi tersebut beranggotakan anak muda yang dinilai memiliki kedisiplinan, semangat nasionalisme, serta kepekaan terhadap dinamika sosial dan politik.
“Anak-anak muda ini telah mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang baik. Mereka bisa menjadi saluran penting dalam penyebaran informasi demokrasi yang benar,” ujar Ariyani.
Bawaslu Bali, lanjutnya, membuka peluang kerja sama formal melalui penyusunan nota kesepahaman yang akan dipelajari bersama PPI sebagai dasar penguatan pengawasan partisipatif ke depan.
Ketua PPI Bali, Made Edi Agustisna, menyambut baik rencana tersebut. Ia menjelaskan bahwa PPI secara struktural berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta memiliki jejaring lintas bidang, termasuk unsur hukum.
“Jika diberikan kepercayaan, kami siap terlibat dalam pengawasan pemilu,” kata Made Edi.
Ia menambahkan, PPI memiliki agenda kegiatan rutin setiap tahun dan membuka ruang bagi Bawaslu Bali untuk menyampaikan materi kepemiluan dan demokrasi dalam berbagai forum internal, seperti pertemuan rutin dan rapat koordinasi.
“Informasi yang disampaikan Bawaslu akan kami teruskan kepada anggota kami yang mayoritas merupakan anak muda,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ariyani menyebut generasi muda sebagai simpul strategis dalam ekosistem demokrasi, terutama di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ke depan, anggota PPI diharapkan dapat menjadi basis pengawasan partisipatif yang menyebarkan nilai-nilai demokrasi di masyarakat. (Art)