Mangku Pastika Ajak Mahasiswa Berpikir Kritis
DENPASAR,diaribali.com-Anggota MPR RI daerah pemilihan Bali, Made Mangku Pastika mengajak anak muda khususnya mahasiswa tekun belajar dan berpikir kritis sehingga bisa maju dan menjadi generasi penerus yang bertanggung jawab, baik untuk diri dan keluarga, daerah dan negara.
Sehingga, menurut anggota MPR dari kelompok DPD RI ini memandang pendidikan harus dikedepankan dan dilakukan di mana saja. Sejatinya, belajar adalah anugerah, bukan penderitaan. Sebab tidak semua orang bisa sekolah.
Reses terkait Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan” mengangkat tema: “Perkembangan Politik Identitas: Tantangan dan Solusi untuk Penguatan Integritas Bangsa” diikuti puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dipandu Tim Ahli Nyoman Wiratmaja didampingi Ketut Ngastawa. Narasumber yang dihadirkan Putu Suasta dan I Gede Sutarya, bertempat di Kantor RAH Jln. Tukad Musi IV/7A Renon, Denpasar, Sabtu (28/5).
Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara disebutkan ‘Semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru’, Mangku Pastika berharap mahasiswa bisa menjadi pendobrak untuk kemajuan bangsa. “Mahasiswa harus berani ngomong dan menyampaikan aspirasinya. Saya ketika jadi Gubernur membuka Forum Bali Bebas Bicara ‘Apa Saja’,” jelas mantan Gubernur Bali dua periode ini.
Terkait sosialisasi Pilar Kebangsaan, Mangku Pastika yang juga Anggota Komite II DPD RI dapil Bali ini mengatakan persatuan menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Karena itu generasi muda sebagai penerus bangsa, jangan mau dan mudah dibawa-bawa, diseret-seret untuk kepentingan tertentu. Apalagi jelang pemilu, maka politik identitas akan marak. “Jadi harus kritis,” ujarnya.
Narasumber yang juga akademisi, I Gede Sutarya, mengungkapkan, politik identitas adalah politik yang menggunakan ras, agama dan suku sebagai alat politik. Termasuk warna kulit seperti yang terjadi di AS.
Sutarya menambahkan, politik identitas ini juga meluas, negara juga melakukannya seperti politik legitimasi. Juga ada politik identitas resistensi saat melawan penjajah, ada pergerakan gender seperti sekian persen calon harus perempuan. Juga dikembangkan feodalisme oleh kolonial. “Seperti di Bali yang bisa jadi regent harus kasta tertentu,” ungkap Sutarya.
Di era modern ini, politik identitas ini dikelola berupa ‘agenda setting’ memanfaatkan media. Kasus Ahok salah satu contohnya. Politik identitas di Bali juga berhubungan dengan pariwisata, dengan banyaknya tenaga luar yang didatangkan.
Namun dari semua itu, yang penting kemampuan beradaptasi seperti yang diajarkan para leluhur. “Kembangkan dialog-dialog sehingga tak ada saluran yang mampet. Berikan mereka menyampaikan pendapat lalu carikan solusinya. Dan di sini masyarakat lokal harus bisa ambil peran di lingkungannya,” pungkas mantan wartawan ini.
Pada kesempatan yang sama, Putu Suasta mengatakan berpolitik itu bisa (untuk) mendapatkan jabatan atau kekuasaan. Kekuasaan itu memiliki kekuatan besar karena bisa mengatur orang. Ada banyak hal yang menjadi dasar terbentuknya faktor kekuasaan itu seperti kekuatan, kekayaan, umur, gender, serta jabatan atau posisi.
Di sisi lain jebolan Cornell University ini mengingatkan tak ada orang sukses tanpa penderitaan dan perjuangan. Kalau sekarang menderita ke depan pasti bisa lebih baik. Putu juga minta agar anak muda untuk berpikir besar. “Dengan berpikir besar dan ke depan maka akan menghasilkan solusi dan terobosan-terobosan yang bisa membawa kemajuan,” kata dia. TUM