Layangkan Surat Tak Direspon, FKPP Bali Datangi Gedung Dewan

Denpasar, DiariBali.com-
Pagi yang cerah mewarnai hari yang bertepatan dengan rahinan jagat bagi umat Hindu di Bali yaitu Sugian Jawa.
Suasana gedung penyalur aspirasi rakyat Bali pun tampak ramai tidak seperti hari biasanya.

Gerombolan yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali yang berjumlah puluhan orang datang mengenakan busana adat Bali untuk menyampaikan aspirasi kepada Dewan terhormat. Tiba sekira pukul 10.00 Wita, forum berkumpul di lobi kantor DPRD Provinsi Bali, Kamis (2/6)

Lama sekitar sejam tidak ada yang menerima aspiranya, hanya pegawai dan security yang tampak berseliweran. Namun, bukan orang ini yang dituju dari forum untuk bertemu menyampaikan aspirasi.

Lama tak kunjung mendapat kepastian, Forum pun menggelar orasi yang intinya dalam garis perjuangan terhadap SMA Bali Mandara agar dikembalikan seperti semula dengan memberikan kesempatan bagu siswa miskin untuk dapat mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Forum yang terdiri dari Prajaniti Peradah, KMHDI, Alumni SMA Bali harus mengurungkan niatnya untuk bertemu Dewan karena tidak ada dewan yang menerima kedatangan Forum kantor DPRD Bali.

Seperti diketahui, SMA Bali Mandara yang dikenal dengan jargon sekolah dengan menerima siswa kurang mampu yang berprestasi (berasrama) tersebut kini harus disetop karena keterbatasan anggaran dari Pemerintah Provinsi Bali.

Menurut Koordinator Forum I Ketut Sae Tanju mengatakan, kehadiran Forum hanya ingin bertemu langsung anggota Dewan sekaligus menyampaikan aspirasi hasil kajian berdasarkan diaolog yang digelar belum lama ini yang menghadirkan praktisi, pakar hukum, dan politisi terkait SMA Bali Mandara.

Ia mengaku, sebelumnya forum sudah melayangkan surat ke kantor DPRD Provinsi Bali bermaksud agar bisa diterima untuk berdiskusi. Namun, sampai tiga kali melayangkan surat belum ada balasan maupun informasi resmi kapan forum akan diterima.

Dengan tidak adanya informasi resmi dari DPRD Bali, ia lantas memberanikan diri untuk datang langsung untuk bertemu Dewan. Namun, perjuangan tidak sampai disini, pihaknya akan terus berupa terus agar bisa bertemu Komisi IV yang membidangi Pendidikan.

“Kami mengapresiasi program Gubernur Bali dengan pembangunan fisik yang di kerjakan. Tapi mengapa
kebijakan yang dilakukan penghapusan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dihilangkan? Karena ini kami berteriak. Ini bukti keseimbangan tak hanya mengkritik, namun ada juga apresiasi terkait kebijakan maupun program yang sudah berjalan baik,” terangnya.

Sae Tanju menilai, alasan penghapusan yang disebabkan karena anggaran, menurut hemat dia kurang relevan. Pasalnya, karena anggaran pemprov Bali untuk anggaran pembangunan fisik sangat besar, lantas mengapa untuk pendidikan dipangkas.

“Kami berharap sistem asrama seperti dahulu di SMA Bali Mandara jangan dihapus. Karena sistem ini untuk mengejar ketertinggalan masyatakat miskin, sistem khusus masyarakat miskin ini sudah bagus jangan diubah lagi,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Bali I Wayan Suyasa mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui adanya Forum yang ingin menyampaikan aspirasi kepada Dewan, pemberitahuan pun tidak ada dari pimpinan selaku pembagi tugas.

Ditambahkan, jika dirinya ditugaskan pasti mau menerima aspirasi masyarakat atau berdiskusi dengan Forum Komunikasi Peduli Pendidikan Bali. Pasalnya dia selaku wakil rakyat Bali bertugas untuk menampung aspirasi rakyat.

Soal pandangannya dengan SMA Bali Mandara yang kini berubah sistem seperti sekolah reguler (tidak berasrama) ia sependapat dengan eksekutif yang dikatakan terbentur anggaran disamping juga ingin memberikan hak dan kesempatan yang sama dengan siswa yang lainnya.

“Tujuan Gubernur Bali sudah bagus, bahkan meningkatkan anggaran lebih untuk SMA Bali Mandara. Dalam hal ini tidak ada anak emas. Hak semua siswa sama,” ungkapnya.

Dijelaskan, Pemerintah Provinsi tidak memutus hak siswa miskin untuk mengenyam pendidikan. Justru sekolah ini disamaratakan dengan sekolah SMA/SMK Negeri pada umumnya, dan slot untuk siswa miskin juga disediakan. (Zoh)