Kuliah Umum FPar Unud Ulas “Model Fadel”

Kuliah Umum FPar Unud Ulas "Model Fadel"
Foto bersama usai kuliah umum, Senin (15/5/2023).

DENPASAR, diaribali.com – Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana (FPAR Unud) menggelar kuliah umum dalam bidang kewirausahaan dan pemerintahan yang digelar di Gedung Pasca Sarjana Universitas Udayana, Senin (15/5/2023).

Kegiatan ini menghadirkan Wakil Ketua MPR RI, yaitu Prof. Fadel Muhammad yang juga salah satu tokoh terkemuka dalam bidang kewirausahaan dan pemerintahan.

Dalam kuliah umum ini, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad secara tegas menyoroti peran kewirausahaan sektor publik dengan memperkenalkan “Model Fadel” yang inovatif untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja pemerintah daerah.

Kehadiran Prof. Fadil diharapkan dapat mendorong diskusi dan pemikiran inovatif tentang peran kewirausahaan dalam pemerintahan. Hadir pada kesempatan itu Wadek 1 Bidang Akademik dan Perencanaan, Koprodi S2 Pariwisata dan Koprodi S3 Pariwisata.

Kuliah umum ini merupakan salah satu upaya Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana dalam memberikan wawasan kepada mahasiswa, akademisi, dan praktisi di bidang pemerintahan.

Dekan Fakultas Pariwisata, Dr. Wayan Suardana, M.Par menyambut gembira inisiatif Prodi S2 dan S3 Pariwisata untuk mengadakan kuliah umum dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.

“Seorang ahli pariwisata dituntut memiliki pemahaman multi aspek dan disiplin sehingga wawasan perihal entrepreneurship dalam pelayan public ini pun menjadi sangat diperlukan oleh ahli-ahli pariwisata. Kita membutuhkan inovasi dan kreatifitas yang bersifat out of the box dalam mengelola pariwisata ke depannya,” ujarnya.

Kewirausahaan telah terbukti menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial, baik di sektor swasta maupun sektor publik.

BACA JUGA:  ITB STIKOM Bali Masuk Klaster Madya Kelompok Perguruan Tinggi Nasional 

Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad membahas bagaimana pengaplikasian kewirausahaan dalam sektor publik dapat membawa perubahan positif dalam pelayanan dan kinerja pemerintah daerah.

Dalam bahasa praksis tata kelola pemerintahan sejak lama telah dikenal dikenal istilah New Public Management, yakni sebuah kualitas kepemimpinan daerah yang mampu memadukan inovasi dan entrepreneurship dalam menghadapi kerumitan birokrasi sehingga mampu menghasilkan terobosan-terobosan dalam menyusun dan mengeksekusi kebijakan.

Agar hal ini bisa berhasil maka dibutuhkan inovasi dan terobosan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja dan network agar perubahan menjadi lebih cepat menyebar dan mendapat dukungan.

Sementara Fadel Muhammad telah membuktikan bahwa entrepreneur dalam mengelola birokrasi sudah menunjukkan hasil yang efektif ketika ia menjadi Gubernur Gorontalo selama dua periode (2001-2011). Kala itu Gorontalo mencuri perhatian nasional karena berhasil mengembangkan agropolitan berbasis komoditas tanaman jagung.

“Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti inovasi, efisiensi, ekonomi, dan relevan, Model Fadel membuka peluang baru dalam upaya mencapai pemerintahan yang berkualitas yang pada akhirnya berimplikasi pada rakyat yang berpendapatan,” ujar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di masa presiden SBY tersebut.

Prof. Fadel juga memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kewirausahaan sektor publik dapat memacu pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang inovatif, responsif, dan efektif.

Ia juga menekankan pentingnya seorang pemimpin pemerintahan membangun jiwa kewirausahaan yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik berupa trust government.

BACA JUGA:  Lulus di Universitas Brawijaya, Gung Omika Dosen Undiknas Resmi Bergelar Doktor

Dalam sesi tanya jawab muncul diskusi tentang permasalahan yang melanda sektor pemerintahan seperti KKN, reformasi birokrasi, dan kerumitan proses elektoral di tingkat pemerintahan daerah yang ‘gagal’ menghasilkan kepemimpinan daerah yang efektif akibat tingginya biaya politik pemilihan langsung.

“Yahh.. itulah salah satu ‘kegagalan Reformasi’ yang kita rasakan saat ini,” ungkap Fadel dengan risau.

Dalam konteks propinsi Bali, misalnya akibat otonomi yang terlampau luas di pemerintah kabupaten memunculkan ego-ego wilayah para kepala daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector akomodasi pariwisata. Semua daerah ingin membangun hotel untuk mendapatkan PAD setinggi-tingginya.

Sangat jarang pemikiran untuk berinovasi mengembangkan aspek lainnya dari pariwisata selain membangun hotel. Pada titik itu, Gubernur seringkali kesulitan dalam melakukan koordinasi antar wilayah.

“Ke depan diharapkan Bali bisa dikelola pada tingkat provinsi dengan menerapkan model one island management,” harapnya.

Fadel Muhammad bahkan mengusulkan agar Gubernur tidak perlu dipilih langsung dalam Pilkada namun diangkat langsung oleh presiden sehingga kebijakan-kebijakan Pusat dapat lebih efektif dilaksanakan di daerah.

Setelah mengisi kuliah umum Fadel Muhammad juga menjadi penguji tamu pada Ujian tertutup mahasiswa S3 Pariwisata Unud yaitu Ramang Husin Demolingo yang mengangkat topik tentang Geowisata di Propinsi Gorontalo. rl

Sumber: https://www.unud.ac.id/