IMG-20260203-WA0138
Gubernur Bali Wayan Koster menyalami Pejabat yang baru usai Dilantik, Selasa (3/2/2026) di Kantor Gubernur Bali.

Denpasar,diaribali.com — Gubernur Bali Wayan Koster melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Selasa (3/2/2025). Pelantikan yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, ini menjadi bagian dari penataan birokrasi di awal periode kedua kepemimpinannya.
Pelantikan tersebut merujuk pada Keputusan Gubernur Bali Nomor 175/04-C/HK/2026. Sejumlah pejabat bergeser posisi, di antaranya I Made Rentin yang dipercaya sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Masyarakat, serta Ida Bagus Gede Sudarsana yang mengisi jabatan Inspektur Daerah Provinsi Bali.
Posisi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup kini dijabat I Made Dwi Arbani. Sementara tiga jabatan lainnya diisi melalui promosi pejabat administrator, yakni Ida Bagus Alit Suryana sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Ngurah Satria Wardana sebagai Kepala Biro Hukum Setda Bali, dan I Made Suparta sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bali.
Dalam sambutannya, Koster menegaskan pentingnya kecepatan dan fokus kerja para pejabat yang baru dilantik. Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah bekerja secara tulus dan lurus, selaras dengan visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Memasuki periode kedua, Koster menyatakan ingin menjaga stabilitas birokrasi dan meminimalkan perombakan jabatan. Perubahan hanya akan dilakukan jika terdapat pejabat yang memasuki masa pensiun atau dalam kondisi khusus yang membutuhkan penyesuaian.
Menurut Koster, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan dengan mengacu pada sistem merit, mempertimbangkan prestasi, kompetensi, dan pengalaman. Ia mencontohkan penugasan Made Rentin yang dinilai mampu bekerja cepat dan responsif, terutama dalam menangani isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup.
Koster juga menyampaikan alasan penyesuaian tugas terhadap Made Rentin yang saat ini membutuhkan waktu pemulihan kesehatan. “Yang terpenting, birokrasi tetap solid dan mampu bergerak cepat menjawab tantangan,” ujarnya. (Art)