Koster Minta Birokrasi Bali Tancap Gas, Pungutan Wisman Disorot

Denpasar,diaribali.com — Gubernur Bali Wayan Koster meminta jajaran Pemprov Bali tancap gas mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah. Arahan itu disampaikan saat briefing pejabat Pemprov Bali di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya, Kamis (26/3), bersama Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta dan Sekda Bali Dewa Made Indra.
Briefing ini, menurut Koster, penting untuk menyatukan langkah seluruh pejabat agar bergerak dalam satu visi pembangunan Bali. Ia menekankan seluruh jajaran harus memahami Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
Memasuki satu tahun masa kepemimpinan bersama Giri Prasta, Koster menegaskan seluruh pejabat harus sudah memahami visi pembangunan, tidak sekadar tahu, tetapi menjalankan dalam kerja nyata. Ia ingin program pemerintah dipahami hingga ke masyarakat agar arah pembangunan Bali jelas.
Koster menyebut lima tahun ke depan merupakan masa penentu untuk meletakkan fondasi pembangunan Bali jangka panjang. Karena itu, birokrasi diminta bergerak cepat, kompak, dan tidak bekerja setengah-setengah.
Ia juga menekankan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali sebagai dasar hukum penting pembangunan, termasuk kebijakan pungutan wisatawan asing (PWA) untuk pelindungan budaya dan lingkungan Bali.
Menurut Koster, pada 2024 sebanyak 2,1 juta dari 6,3 juta wisatawan mancanegara membayar PWA dengan total Rp 318 miliar atau sekitar 32 persen. Setelah perubahan regulasi, partisipasi meningkat menjadi 35 persen atau 2,4 juta dari 7 juta wisman dengan pendapatan Rp 369 miliar.
Meski meningkat, Koster mengakui realisasi PWA belum optimal. Namun ia memastikan sistem pembayaran dilakukan secara digital sehingga tidak ada ruang penyelewengan.
Ia juga menyoroti opini negatif di media sosial terkait PWA yang berdampak pada penurunan pembayaran. Hingga Maret 2026, penerimaan PWA tercatat Rp 64 miliar, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ia berencana melibatkan Imigrasi untuk mengoptimalkan pungutan.
Dalam arahannya, Koster menegaskan enam prioritas pembangunan Bali, mulai dari adat dan budaya, kesehatan dan pendidikan, ekonomi kerthi Bali, infrastruktur, lingkungan dan energi, hingga Bali Pulau Digital dan keamanan.
Koster juga mengevaluasi kinerja sejumlah dinas, mulai dari program Satu Keluarga Satu Sarjana, penurunan stunting di bawah 5 persen, kedaulatan pangan termasuk pengembangan bawang putih, pendataan pekerja migran, hingga percepatan energi surya atap dan penggunaan kendaraan listrik. Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja lebih progresif untuk mengejar target pembangunan. (db)