Koster Kejar 32 Ribu Rumah: Bali Minta Pagu Pusat Dikerek 2026
Badung,diaribali.com —
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kebutuhan percepatan penyediaan 32 ribu rumah layak huni di Bali. Ia optimistis target tersebut dapat dituntaskan dalam lima tahun dengan dukungan penuh pemerintah pusat melalui program Kredit Program Perumahan (KPP).
Berbicara pada sosialisasi percepatan penyaluran KPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan SMF, dan program PNM melawan rentenir di Auditorium Universitas Udayana, Jimbaran, Senin (24/11/2025), Koster menyatakan kebutuhan 32 ribu rumah itu merupakan gabungan kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Terbanyak adalah kewenangan kabupaten/kota, yakni 22 ribu unit,” ujarnya.
Koster meminta pemerintah pusat menambah pagu anggaran bagi Bali pada 2026. Ia menilai percepatan harus dilakukan agar masyarakat tidak lagi tinggal di rumah tidak layak huni.
“Mohon dibantu lebih banyak di 2026, bersinergi dengan provinsi dan kabupaten/kota,” kata Koster.
Ia juga mengapresiasi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, masing-masing 1 juta untuk perkotaan, pedesaan, dan kawasan pesisir. Menurutnya, program itu membuka peluang besar bagi Bali untuk mempercepat penyediaan hunian layak.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait merespons positif permintaan Koster. Ia memastikan perbaikan rumah tidak layak huni dan penanganan kawasan kumuh di Bali akan dilakukan secara bertahap.
Menurut Maruarar, peningkatan anggaran perumahan menunjukkan komitmen Presiden Prabowo. Tahun ini pemerintah memperbaiki 45 ribu rumah, dan tahun depan anggarannya melonjak delapan kali lipat menjadi 400 ribu unit.
“Ini bukti program Presiden Prabowo sangat pro rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan kebutuhan daerah akan menjadi pertimbangan langsung. “Kalau Denpasar butuh 100 unit, tahun depan segera dialokasikan untuk renovasi,” tegasnya.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menambahkan, program perumahan pemerintah bertujuan memastikan masyarakat mendapatkan rumah layak huni tanpa terjebak pinjaman rentenir.
“Kita ingin rakyat Bali dapat rumah dengan skema pemerintah. Pastikan KUR Perumahan tepat sasaran,” kata Qodari. (Art)