Komite III DPD RI Gelar Uji Sahih Penyusunan RUU Tentang Serikat Pekerja

DENPASAR, diaribali.com-Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Uji Sahih dalam Rangka Penyusunan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kantor Bappeda Bali, Renon, Denpasar, Senin (27/6).

Selain Wakil Gubernur (Wagub) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), uji sahih juga mengundang Kepala Dinas Ketenagakerjaan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda, Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Bali, Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bali dan para akademisi guna menyerap aspirasi dan masukan.

Ketua Komite III DPD RI, Prof. Hj. Sylviana Murni menjelaskan, inisiasi RUU tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB dilatarbelakangi temuan hasil kegiatan anggota di daerah, perihal efektifitas dan arah jangkauan UU Serikat Pekerja yang tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat.
Beberapa hal yang menjadi isu krusial untuk diangkat dalam RUU ini, pertama, pekerja mandiri dan pekerja platform digital atau pekerja yang bekerja di luar perusahaan, belum terakomodasi untuk menjadi anggota SP/SB atau membentuk SP/SB.

Padahal menurut dia, seiring dengan perkembangan teknologi digital, jumlah pekerja dalam kelompok cenderung meningkat. Kedua, pekerja migran juga belum terakomodasi untuk menjadi anggota SP/SB atau membentuk SP/SB.

“Jika merujuk pada UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), yang dimaksud dengan PMI menurut Pasal 1 angka 2 UU PPMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia,” katanya.

Ketiga, RUU Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB akan memastikan diterapkannya prinsip the most representative labour union, untuk memastikan SP/SB yang ada merepresentasikan keterwakilan mayoritas untuk berunding dalam bipartide maupun tripartide.

Dan, keempat, RUU Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB akan memuat penguatan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembinaaan khusus pencatatan yakni dengan dibangun sistem informasi pendataan terintegrasi yang berbasis elektronik.

“Dengan adanya penegasan dalam RUU Serikat Pekerja/Serikat Buruh bahwa berhak untuk menjadi anggota atau membentuk SP/SB, maka bukan saja menjadi dominasi PMI yang sedang bekerja tetapi juga yang akan dan sudah bekerja di luar negeri,” imbuh Sylviana.

Ia melanjutkan, dari sisi proses dan tahapan penyusunan RUU, uji sahih ini merupakan satu dari beberapa rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dan dijadwalkan. Proses penyusunan RUU sesuai timeline memakan waktu 6 bulan yang telah berlangsung sejak Februari 2022 dan finalnya pada akhir Juli mendatang.

Selain uji sahih, Komite III DPD RI telah melakukan kegiatan kunjungan kerja ke beberapa daerah, penelitian empirik, peer review yang menghadirkan berbagai stakeholder terkait, rapat dengar pendapat umum dengan organisasi serikat pekerja dan organisasi pengusaha, maupun unsur pemerintah dan pemerintah daerah.

“Besar harapan kami dari kegiatan uji sahih ini kami memperoleh banyak bahan, pandangan dan masukan dari daerah yang akan lebih memperkaya lagi naskah RUU yang kami susun sebelum akhirnya menjadi final, dan selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut,” harapnya.

Wagub Bali Cok Ace digelarnya FGD ini di Bali diharapkan dapat memberikan inspirasi yang positif sehingga menghasilkan rumusan-rumusan terbaik yang mengakomodir pengusaha, pekerja dan serikat pekerja dalam menciptakan industrial yang harmonis, dinamis serta berkeadilan.

Serikat pekerja merupakan salah satu sarana hubungan industrial organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas terbuka mandiri demokratis. Selain itu bertanggung jawab untuk memperjuangkan, melindungi, membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja atau buruh beserta keluarganya.

“Sesuai ketentuan tersebut, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh harus ikut bertanggung jawab membangun hubungan industrial yang aman dan efektif di perusahaan. Serta menjamin kelangsungan dan keberhasilan perusahaan, demikian pula sebaliknya pengusaha harus memperlakukan pekerja atau buruh sebagai mitra sesuai harkat dan martabat kemanusiaan,” katanya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Gusti Wayan Murjana Yasa pada kegiatan sahih hadir sebagai narasumber yang sekaligus memberikan kritisasi terhadap RUU Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB. “Saya setuju dengan beberapa aspek di RUU ini, salah satunya memasukkan perlindungan PMI,” ucapnya.

Narasumber lainnya yang memberikan masukan dan pandangannya terhadap RUU Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB yakni Wakil Ketua Apindo Bali, Asih Sudiasih dan Made Sujana, Wakil Ketua Bidang Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Bali.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda menyampaikan pandangannya terkait RUU Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB yang diinisiasi Komite III DPD RI, sehingga berimbas pada peningkatan produktivitas kerja para pekerja.

“Tentunya kami setuju sekali terhadap inisiatif Komite III DPD RI Atas Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan harapan, akan bisa memberikan ruang yang lebih luas kepada serikat pekerja,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Bali, Wayan Madra memberikan masukan untuk mewajibkan setiap perusahaan ada serikat pekerja guna mewujudkan hubungan yang baik antara perusahaan dan pekerjanya.

“Karena selama ada serikat pekerja ada kewajiban untuk membuat kesepakatan kerja. Kalau tidak ada serikat pekerja bagaimana membuat kesepakatan kerja bersama,” pungkas dia. Ketua Komite III DPD RI mengajak belasan anggotanya yang dikoordinir tuan rumah, Senator AA Gde Agung yang notabene Anggota Komite III Dapil Bali. Zor