Inflasi Bali Melandai di Awal 2026, Alarm Kewaspadaan Belum Padam

Denpasar,diaribali.com — Laju inflasi Provinsi Bali pada awal 2026 menunjukkan sinyal positif, namun belum sepenuhnya bebas dari risiko. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyatakan inflasi Bali pada Januari 2026 masih terjaga dalam sasaran, meski tekanan ke depan tetap perlu diantisipasi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang dirilis 2 Februari 2026 mencatat Bali mengalami deflasi sebesar -0,34 persen (month to month), berbalik dari inflasi 0,70 persen pada Desember 2025. Secara tahunan, inflasi Bali melandai dari 2,91 persen menjadi 2,58 persen (year on year), berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1 persen, serta lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,55 persen.
Secara spasial, seluruh kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami deflasi bulanan. Kabupaten Badung mencatat deflasi terdalam -0,78 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 1,09 persen, disusul Singaraja -0,44 persen, Tabanan -0,21 persen, dan Denpasar -0,13 persen. Namun, inflasi tahunan Denpasar tercatat 3,60 persen, melampaui batas atas sasaran dan menjadi sinyal peringatan dini.
Menurut Erwin Soeriadimadja, deflasi Bali terutama dipicu penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah seiring meningkatnya pasokan panen. Penurunan harga bensin dan daging ayam ras turut menahan laju inflasi.
Meski demikian, tekanan harga belum sepenuhnya hilang. Kenaikan tarif parkir, sewa rumah, emas perhiasan, serta sejumlah komoditas pangan seperti ikan tongkol diawetkan dan kangkung menjadi faktor penahan deflasi. “Struktur inflasi Bali masih rentan terhadap gejolak permintaan dan faktor cuaca,” ujar Erwin.
BI Bali mencermati sejumlah risiko ke depan, mulai dari lonjakan permintaan pada periode Ramadhan, Idulfitri, Nyepi, dan long weekend, kenaikan harga emas global, hingga dampak puncak musim hujan yang berpotensi mengganggu produksi pertanian, perikanan, serta distribusi pangan.
Untuk menjaga stabilitas harga, BI Bali bersama Pemerintah Daerah memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui tiga pilar utama: menjaga pasokan, meningkatkan kelancaran distribusi, dan memperkuat regulasi. Strategi ini dijalankan melalui operasi pasar berprinsip 3T, kerja sama antar daerah, serta penguatan ekosistem pangan hulu-hilir berbasis pelaku lokal.
Dengan langkah tersebut, Erwin Soeriadimadja menegaskan inflasi Bali sepanjang 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen. Namun, stabilitas di awal tahun ini dinilai masih memerlukan kewaspadaan berkelanjutan, bukan optimisme berlebihan. (Art)