Inflasi Bali ‘Jinak’ Jelang Nataru
Denpasar,diaribali.com—
Menjelang akhir tahun, inflasi Bali pada November 2025 tercatat tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran nasional. Data BPS Provinsi Bali menunjukkan inflasi bulanan sebesar 0,40 persen, naik dari 0,16 persen pada Oktober, namun inflasi tahunan justru turun dari 2,61 persen menjadi 2,51 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibanding inflasi nasional yang mencapai 2,72 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, Selasa (2/12), menyebutkan, seluruh kabupaten/kota di Bali mengalami inflasi bulanan, dengan Tabanan mencatat kenaikan tertinggi sebesar 0,67 persen. Badung menyusul dengan 0,64 persen, kemudian Singaraja 0,47 persen, sedangkan Denpasar relatif rendah di angka 0,15 persen meski inflasi tahunannya tertinggi, yakni 3,26 persen.
Kenaikan harga terutama dipicu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Musim kemarau basah yang membatasi pasokan mendorong naiknya harga komoditas seperti bawang merah, daging babi, wortel, dan tomat.
Kebutuhan upakara, lanjutnya, canang sari juga meningkat seiring Hari Raya Galungan–Kuningan. Sementara itu, inflasi lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga beras, daging ayam ras, buncis, sawi hijau, serta tarif angkutan udara.
Meski tekanan inflasi saat ini relatif terjaga, sejumlah risiko perlu diantisipasi memasuki Desember. Konsumsi masyarakat diperkirakan melonjak selama libur Natal dan Tahun Baru.
Selain itu, kenaikan harga emas dunia, potensi penyesuaian harga BBM nonsubsidi, serta ketidakpastian cuaca pada masa peralihan berpeluang menekan produksi pangan dan hortikultura.
“Untuk meredam tekanan tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali memperkuat koordinasi pengendalian harga melalui strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” terangnya.
Pada rapat TPID Provinsi Bali 14 November lalu, Gubernur Bali mengarahkan penguatan kerja sama antar-TPID di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar kebijakan di lapangan berjalan lebih efektif.
Pemerintah pusat melalui Wakil Menteri Dalam Negeri turut memberi dukungan, sembari menekankan pentingnya kontribusi daerah terhadap target inflasi nasional. Wamendagri juga mengapresiasi konsistensi Bali dalam menjalankan program pengendalian harga sepanjang tahun.
Ke depan, masih kata Erwin, seluruh TPID di Bali mendorong perluasan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui penguatan regulasi, stabilitas pasokan, dan efisiensi distribusi. Langkah ini ditempuh melalui operasi pasar, percepatan penyaluran SPHP, serta kerja sama perdagangan antar-daerah, baik internal Bali maupun dengan provinsi lain.
Penguatan ekosistem pangan lokal juga menjadi fokus utama. Pemerintah daerah akan memperluas kolaborasi antara petani, penggilingan, Perumda pangan, koperasi, hingga sektor horeka (hotel, restoran, kafe), disertai regulasi yang mendorong pemanfaatan produk pangan lokal.
“Dengan berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia Bali optimistis inflasi sepanjang 2025 dapat tetap terjaga dalam target nasional 2,5 persen ±1 persen, meskipun tekanan musiman akhir tahun diperkirakan meningkat,” tutup Erwin. (Art)