Inflasi Bali Dijaga, TPID Susun Jurus 2026

Denpasar,diaribali.com — Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi tahun 2026. Upaya ini diarahkan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang kian kompleks.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi TPID Provinsi Bali yang digelar pada 26 Januari 2026. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, serta Deputi Kepala Perwakilan BI Butet Linda H. Panjaitan.
Forum ini dihadiri unsur Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Bulog Provinsi Bali, Polda Bali, TPID kabupaten/kota IHK, Perumda, serta anggota TPID Provinsi Bali. Sinergi lintas lembaga kembali ditekankan sebagai kunci utama pengendalian inflasi yang berkelanjutan.
Berdasarkan data BPS, inflasi Provinsi Bali pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,91 persen (year on year). Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1 persen dan sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan andil 1,53 persen. Karena itu, kelompok ini ditetapkan sebagai fokus utama pengendalian inflasi Bali pada tahun 2026.
Capaian tersebut menempatkan Bali di peringkat ke-18 nasional dalam pengendalian inflasi sepanjang 2025. Menurut Bank Indonesia, hasil ini mencerminkan efektivitas kolaborasi antara pemerintah daerah, BI, BPS, Bulog, Perumda, dan Satgas Pangan dalam menjaga stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi dan cuaca.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menyebut tantangan inflasi tahun 2025 dipengaruhi faktor cuaca, volatilitas harga pangan, serta tingginya inflasi pangan di sejumlah wilayah sentra produksi di Sumatera dan Jawa yang turut berdampak pada Bali, khususnya komoditas hortikultura.
Memasuki 2026, tekanan inflasi diperkirakan meningkat seiring potensi merebaknya penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak sapi, cuaca yang tidak menentu, serta meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada Februari–Maret.
BPS menegaskan kesiapan pasokan pangan menjadi kunci utama pengendalian inflasi, mengingat pola historis lonjakan permintaan masyarakat pada periode tersebut. Sementara itu, Bulog Provinsi Bali memastikan stok pangan strategis dalam kondisi aman dan siap mendukung stabilisasi harga melalui optimalisasi distribusi dan program Gerakan Pasar Murah.
Menjelang HBKN Triwulan I 2026, TPID Bali memperkuat langkah jangka pendek, terutama pada komoditas pangan utama. Butet Linda H. Panjaitan menyoroti meningkatnya volatilitas inflasi di sejumlah daerah sentra produksi, seperti Kabupaten Tabanan yang naik dari 0,54 persen pada 2024 menjadi 0,82 persen, dengan tren serupa di Badung dan Singaraja.
Untuk meredam ketidakpastian, TPID mendorong penguatan strategi end-to-end dari hulu hingga hilir. Peran Perumda diperkuat, baik dalam mendukung produktivitas petani maupun sebagai offtaker guna menjamin kesinambungan pasokan, termasuk melalui kerja sama antardaerah dan dukungan pembiayaan perbankan.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan sinergi TPID harus terus dipererat, terutama dalam mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang Imlek, Nyepi, serta Ramadhan–Idul Fitri pada Triwulan I 2026. Optimalisasi operasi pasar, pengawasan distribusi oleh Satgas Pangan, serta penguatan sarana pascapanen menjadi bagian dari langkah antisipatif yang disepakati.

Melalui penguatan kelembagaan dan koordinasi yang solid, Pemerintah Daerah Bali bersama Bank Indonesia dan seluruh anggota TPID berkomitmen menjaga inflasi Bali tetap terkendali, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan melindungi daya beli masyarakat. (Art)