Inflasi Bali 2025 Terkendali di Tengah Tekanan Pangan dan Musim Hujan

Denpasar,diaribali.com —
Laju inflasi di Provinsi Bali sepanjang 2025 tetap terjaga dalam sasaran nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat, pada Desember 2025 inflasi bulanan Bali mencapai 0,70 persen (month to month/mtm), lebih tinggi dibandingkan November 2025 yang sebesar 0,40 persen.
Secara tahunan, inflasi Bali pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,91 persen (year on year/yoy), meningkat dari 2,51 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Meski meningkat, capaian tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1 persen dan sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen (yoy).
Bank Indonesia menilai, stabilnya inflasi Bali sejalan dengan kinerja perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Bali pada 2025 diperkirakan berada di kisaran atas 5,0–5,8 persen (yoy), didorong oleh pemulihan pariwisata dan aktivitas ekonomi domestik.
Dari sisi wilayah, seluruh kabupaten dan kota di Bali mengalami inflasi bulanan pada Desember 2025. Denpasar mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 3,45 persen (yoy), dengan inflasi bulanan 0,38 persen. Inflasi juga terjadi di Tabanan sebesar 1,02 persen (mtm) atau 2,70 persen (yoy), Badung sebesar 1,12 persen (mtm) atau 2,37 persen (yoy), serta Singaraja sebesar 0,69 persen (mtm) atau 2,51 persen (yoy).
Tekanan inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Keterbatasan pasokan akibat curah hujan tinggi di sejumlah daerah sentra produksi turut mendorong kenaikan harga komoditas pangan. Secara bulanan, inflasi dipicu oleh kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, tomat, serta jasa pemeliharaan. Sementara itu, penurunan harga canang sari, kangkung, cabai merah, beras, dan ikan tongkol olahan menahan laju inflasi agar tidak lebih tinggi.
Ke depan, sejumlah risiko inflasi masih perlu diwaspadai, antara lain peningkatan permintaan selama periode libur tahun baru, kenaikan harga emas dunia, serta dampak puncak musim hujan yang berpotensi mengganggu produksi dan distribusi hortikultura. Selain itu, stabilitas harga juga perlu dijaga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Idulfitri, dan Nyepi pada triwulan I 2026.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, Selasa, (6/1/2026), menegaskan,  pentingnya penguatan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Bank Indonesia bersama pemerintah daerah terus mendorong implementasi strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Sinergi yang telah terbangun sepanjang 2025 terbukti mampu menjaga inflasi Bali tetap terkendali. Pada 2026, upaya ini akan diperkuat melalui operasi pasar, penguatan produksi dalam daerah, kerja sama antarwilayah, serta peningkatan efisiensi rantai pasok pangan,” ujar Erwin.
Bank Indonesia optimistis, dengan penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan keterlibatan berbagai pihak, inflasi Bali pada 2026 dapat tetap dijaga dalam rentang sasaran nasional 2,5±1 persen. (Art)