Energi Jadi Pajak, Pertamina Dongkrak Pendapatan Daerah Rp4,3 Triliun

IMG-20260127-WA0023
Kendaraan Pengangkut BBM Pertamina.

Denpasar,diaribali.com —
Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mencatat kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah melalui setoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Sepanjang 2025, total PBBKB yang disetorkan di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur mencapai Rp4,3 triliun.
PBBKB merupakan pajak daerah atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat yang dipungut pemerintah provinsi. Penerimaan pajak ini menjadi salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan daerah, khususnya untuk pemeliharaan jalan, jembatan, serta peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas.
Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan, setoran pajak tersebut mencerminkan komitmen Pertamina dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Menurut dia, distribusi energi tidak hanya berperan menggerakkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberi dampak langsung bagi peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“PBBKB adalah bentuk kontribusi nyata Pertamina bagi pembangunan di wilayah Jatimbalinus. Kami berkomitmen menjaga pasokan BBM yang aman dan andal karena setiap energi yang disalurkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ahad dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1/2026).
Berdasarkan catatan Pertamina, Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang PBBKB terbesar sepanjang 2025 dengan nilai mencapai Rp3,1 triliun. Posisi berikutnya ditempati Provinsi Bali sebesar Rp629 miliar, disusul Nusa Tenggara Barat Rp329 miliar, dan Nusa Tenggara Timur Rp252 miliar.
Pertamina juga mengapresiasi masyarakat di wilayah Jatimbalinus yang memilih menggunakan bahan bakar berkualitas dan ramah lingkungan. Peningkatan konsumsi BBM nonsubsidi, seperti Pertamax Series dan Dex Series, dinilai berkontribusi langsung terhadap optimalisasi penerimaan PBBKB.
Menurut Ahad, semakin tinggi penggunaan BBM berkualitas, semakin besar pula potensi pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. “Dengan dukungan masyarakat, geliat pembangunan di daerah diharapkan terus tumbuh secara berkelanjutan,” kata dia. (Art)